Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Bedah buku berjudul "Babad Alas" yang menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto sebagai pembicara utama sekaligus penulis buku menyajikan refleksi kepemimpinan dan tantangan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.
Bedah buku tersebut menghadirkan pembahas dari akademisi dan politikus, yakni dosen FISIP Unej Dr Muhammad Iqbal dan I Ketut Mastika, serta anggota DPR RI Khozin di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember (Unej), Jumat.
"Beratnya kampanye itu tidak seujung kuku dibandingkan menjalankan pemerintahan. Saat kampanye, lawan terlihat jelas. Tetapi, ketika memimpin pemerintahan, tidak selalu jelas siapa kawan dan siapa yang berseberangan," kata Bima Arya dalam paparan bedah bukunya.
Baca juga: Wamendagri: Evaluasi rekrutmen politik tekan korupsi kepala daerah
Menurutnya, perjalanan menuju kursi kepemimpinan bukanlah perkara ringan. Ia mengisahkan pengalaman panjang saat mengikuti kontestasi politik di Kota Bogor. Namun, menurutnya, tantangan yang sesungguhnya justru muncul setelah terpilih memimpin Kota Bogor.
Pada masa awal kepemimpinannya sebagai periode penuh tekanan, karena harus berhadapan dengan kepentingan birokrasi, kelompok kepentingan, hingga dinamika sosial yang kerap tidak tercantum dalam teori politik formal, sehingga pengalaman tersebut mengajarkan bahwa kepemimpinan tidak cukup hanya mengandalkan keberanian, melainkan harus berlandaskan nilai, strategi, serta konsistensi antara pikiran, ucapan, dan tindakan.
"Bahwa keberanian tanpa kebijaksanaan dapat menimbulkan kerusakan baru. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memahami keseimbangan antara keberanian bertindak dan pertimbangan nilai kemanusiaan serta keberlanjutan," tuturnya.
Bima Arya juga memaparkan pengaruh pemikiran sejumlah tokoh intelektual terhadap gaya kepemimpinannya, di antaranya Arief Budiman, Soe Hok Gie serta Nurcholish Madjid bahwa nilai inklusivitas, keadilan sosial, serta keberpihakan kepada kelompok minoritas menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan publik.
Pengalaman kepemimpinannya diwarnai sejumlah keputusan strategis, seperti sikap terbuka terhadap kritik mahasiswa terkait penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, penanganan polemik rumah ibadah, hingga kebijakan penataan investasi hiburan yang dinilai tidak selaras dengan karakter daerah.
"Saya menegaskan bahwa setiap kebijakan harus berpijak pada nilai moral dan kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar kalkulasi politik jangka pendek," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan pengalaman Wamendagri Bima Arya menjadi cermin sekaligus inspirasi bagi kepemimpinannya di Kabupaten Jember. Ia menilai bahwa tantangan pemerintahan yang dihadapi daerah saat ini memiliki kesamaan pola, terutama dalam menghadapi keterbatasan fiskal, tingginya angka kemiskinan, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin meningkat.
"Saat mulai memimpin Jember, daerah ini menghadapi persoalan serius, termasuk angka kemiskinan ekstrem tertinggi di Jawa Timur, tingginya angka stunting, serta persoalan kesehatan ibu dan bayi. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Jember memprioritaskan reformasi pelayanan publik sebagai langkah awal pembangunan," katanya.
Salah satu kebijakan strategis yang dilakukan Bupati Jember adalah memperluas akses layanan kesehatan melalui optimalisasi program jaminan kesehatan daerah hingga tercapai Universal Health Coverage (UHC).
Baca juga: Wamendagri minta kepala daerah perkuat ekosistem industri halal
Baca juga: Wamendagri: BUMD kunci kembangkan perekonomian daerah
Kebijakan tersebut tidak hanya memberikan jaminan pengobatan gratis bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat keberlanjutan operasional fasilitas kesehatan daerah, termasuk peningkatan kinerja layanan di RSUD daerah.
Kegiatan bedah buku itu menjadi momentum refleksi bersama antara pengalaman kepemimpinan nasional dan dinamika pemerintahan daerah.
Korelasi pengalaman Bima Arya dan perjalanan kepemimpinan Muhammad Fawait menunjukkan bahwa kepemimpinan daerah menuntut keberanian, keteguhan nilai, serta kemampuan merumuskan strategi pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
