Badan Sipil Jepang Desak Pemerintah Tegakkan Prinsip Non-nuklir

Petisi itu, yang ditujukan kepada Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi dan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi, diajukan pada Selasa (23/12) oleh Jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat Jepang untuk Penghapusan Senjata Nuklir (Japan NGO Network for Nuclear Weapons Abolition), sebuah badan konsultatif yang terdiri dari kelompok-kelompok sipil dan para penyintas bom atom, lansir Kyodo News.

Masako Wada, koordinator organisasi tersebut, mengatakan dirinya berharap Takaichi akan secara eksplisit menyatakan bahwa Tiga Prinsip Non-nuklir merupakan kebijakan nasional dan mematuhinya.

Kazuko Ito, anggota lain di organisasi tersebut, menyatakan kekhawatiran mendalam atas apa yang digambarkannya sebagai atmosfer yang kian berkembang di dalam pemerintah Jepang yang menoleransi retorika yang mendukung persenjataan nuklir.

Petisi itu memprotes keras pernyataan yang menyatakan Jepang seharusnya memiliki senjata nuklir, dengan mengatakan bahwa pernyataan yang mengejutkan dan keterlaluan seperti itu melanggar Perjanjian Nonproliferasi Senjata Nuklir dan Undang-Undang Dasar Energi Atom Jepang, papar laporan tersebut.

Petisi itu diajukan setelah seorang pejabat di kantor PM Jepang, yang bertanggung jawab atas kebijakan keamanan, mengatakan kepada media bahwa Jepang seharusnya memiliki senjata nuklir. Pernyataan ini memicu kritik luas.

Juru bicara Kemenlu China, Lin Jian, pada Senin (22/12) mengatakan bahwa China terkejut karena seorang pejabat senior dari Kantor PM Jepang dengan terang-terangan mengeklaim bahwa Jepang seharusnya memiliki senjata nuklir.

Lin mengatakan bahwa pernyataan tersebut merupakan tantangan terbuka terhadap tatanan internasional pascaperang dan rezim nonproliferasi nuklir, sebuah ancaman serius terhadap perdamaian dan stabilitas regional maupun internasional, serta bertentangan dengan komitmen Jepang terhadap "pembangunan damai".

Lin menambahkan bahwa pernyataan itu sama sekali tidak terdengar meyakinkan jika disebut sebagai "pandangan pribadi". Lin juga memperingatkan bahwa komunitas internasional harus sangat waspada dan dengan tegas menentang pernyataan semacam itu.