Washington (ANTARA) - Amerika Serikat tidak akan menyetujui pengaturan yang memungkinkan Iran memutuskan siapa yang boleh atau tidak dalam menggunakan jalur air internasional, serta mengenakan pungutan untuk melalui Selat Hormuz, kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
"Kita tidak bisa mentolerir upaya mereka untuk menormalisasi sistem di mana Iran memutuskan siapa yang boleh menggunakan jalur air internasional dan berapa banyak yang harus Anda bayarkan kepada mereka," kata Rubio kepada Fox News, Senin.
Ia menambahkan bahwa Presiden AS Donald Trump berhak memutuskan apakah akan melanjutkan perang melawan Iran.
Sebelumnya pada Minggu (26/4), Presiden Iran Masoud Pesheshkian, dalam percakapan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, mengatakan Teheran tidak akan berpartisipasi dalam pembicaraan perdamaian di bawah tekanan, ancaman, atau blokade Selat Hormuz.
Untuk melanjutkan dialog, Pesheshkian meminta AS untuk menghapus semua hambatan, termasuk blokade di jalur perairan strategi tersebut.
Trump sebelumnya mengatakan bahwa ia telah membatalkan perjalanan utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner ke Pakistan untuk putaran pembicaraan selanjutnya dengan Iran.
Ketegangan meningkat di Timur Tengah sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Iran bereaksi dengan menyerang wilayah Israel dan sejumlah fasilitas militer AS di kawasan tersebut.
Kemudian pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan. Namun, perundingan kedua negara di Pakistan untuk mengakhiri konflik, gagal menghasilkan keputusan.
Pada 21 April, Trump mengumumkan bahwa ia akan memperpanjang gencatan senjata hingga Teheran menyerahkan proposalnya untuk menyelesaikan konflik dan hingga negosiasi selesai.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti
Baca juga: Pezeshkian: Iran takkan berunding di bawah ancaman, blokade
Baca juga: Kemlu Iran: Tak ada rencana pertemuan dengan AS di Islamabad
Penerjemah: Yashinta Difa
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
