Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menjelaskan bahwa Peta Jalan kecerdasan artifisial (AI) Nasional dirancang lima tahun atau dalam jangka waktu menengah agar kebijakan dapat menyesuaikan perkembangan teknologi dan risiko baru.
Menurutnya, pesatnya AI tidak dapat diproyeksikan menggunakan kerangka kebijakan yang terlalu panjang karena pesatnya pengembangan teknologi baru seperti AI generatif menunjukkan bahwa kemampuan AI dapat berkembang melampaui perkiraan dalam waktu singkat.
“Perkembangan AI begitu cepat, pengembangan AI begitu mengejutkan sehingga kalau kita patok sampai dengan 10 tahun ke depan, mungkin kita tidak bisa melakukan perubahan-perubahan dengan cepat dalam soal regulasi,” ujar Nezar dalam keterangannya yang diterima dan dikonfirmasi, Kamis.
Nezar menjelaskan upaya Pemerintah merancang Peta Jalan AI Nasional dengan batasan waktu yang lebih pendek agar kebijakan dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi.
Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi etika AI sebagai bagian dari kerangka tata kelola nasional.
Baca juga: Pengamat nilai kebijakan AI Indonesia sejalan dengan arah global
"Peta Jalan AI Nasional 2026–2029 dan regulasi etika AI menjadi instrumen penting untuk membangun ekosistem AI yang bertanggung jawab," jelasnya.
Perkembangan AI generatif menjadi salah satu contoh bagaimana teknologi dapat menghadirkan konsekuensi yang sebelumnya sulit diperkirakan.
Kemampuan AI dalam menghasilkan teks, gambar, suara, dan berbagai bentuk konten berkembang sangat cepat, sementara sejumlah proses pengambilan keputusan AI masih menghadirkan tantangan dari sisi keterjelasan prosesnya.
“Tidak pernah terbayangkan generatif AI itu sedahsyat ini dan memberikan banyak konsekuensi-konsekuensi yang tidak terduga, tidak terbayangkan, termasuk oleh pengembangnya sendiri,” ungkapnya.
Wamen Nezar menegaskan kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan AI tidak cukup hanya berorientasi pada pengaturan teknologi yang tersedia saat ini.
Pemerintah perlu membangun kerangka yang memungkinkan regulasi mengikuti perubahan teknologi, sekaligus tetap menjaga prinsip etika, keamanan, inklusivitas, dan kepentingan masyarakat.
“Kita ingin teknologi yang inklusif, yang berdaya dan berdaulat,” tandasnya.
Dalam kerangka tersebut, pengembangan AI nasional ditempatkan sejalan dengan Peta Jalan Visi Indonesia Digital 2045 dan visi Indonesia Emas.
Peta Jalan AI Nasional diarahkan untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi memiliki fondasi yang memungkinkan pengembangan dan pemanfaatan AI di dalam negeri.
Baca juga: Regulasi AI dirancang untuk dukung inovasi dan lindungi hak masyarakat
Baca juga: Komisi I minta pendidikan jadi prioritas dalam Peta Jalan AI Nasional
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
