Surabaya (ANTARA) - Air bersih datang dengan truk tangki ketika sumur mengering, tandon mulai kosong, dan warga harus menunggu giliran. Di banyak wilayah Jawa Timur, pemandangan semacam itu kembali menjadi bagian dari musim kemarau.
Per 16 September 2026, sebanyak 24 kabupaten/kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Sebanyak 22 kabupaten di antaranya telah mendapat penyaluran air bersih dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Skala itu menunjukkan bahwa kekeringan bukan lagi persoalan satu dua desa. Ia telah menjadi persoalan lintas wilayah yang menuntut kerja pemerintah secara berlapis, dari distribusi air untuk kebutuhan segera hingga memastikan sumber air tetap tersedia ketika musim kering datang kembali.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi (BMKG) Jawa Timur memprakirakan puncak musim kemarau 2026 dominan terjadi pada Agustus dan September. BMKG juga mencatat kondisi El Nino pada September berada pada kategori sangat kuat dan atmosfer kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia bagian selatan.
Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan sekadar berapa banyak tangki air yang bergerak, melainkan seberapa jauh penyaluran itu mampu menjembatani masyarakat menuju sistem penyediaan air yang lebih tahan terhadap musim kering.
Tangki datang
Pemerintah daerah memang tidak punya pilihan untuk menunda bantuan ketika air menjadi kebutuhan mendesak. Di Sampang, misalnya, bantuan air bersih diberikan kepada 951 kepala keluarga atau 4.254 jiwa menggunakan dua truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Pemerintah juga menyerahkan tandon dan jeriken agar air dapat disimpan oleh warga.
Di Blitar, distribusi air diarahkan antara lain kepada warga Dusun Wonosari, Desa Tugurejo, Kecamatan Wates. Sebelumnya, Pemprov Jawa Timur menyiapkan dukungan air bersih untuk 38.270 kepala keluarga atau 98.946 jiwa yang terdampak di tujuh kecamatan.
Di Ngawi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat penyaluran mencapai 606 ribu liter sejak 2 Agustus 2026 kepada 1.884 warga di 15 desa pada tujuh kecamatan. Distribusi dilakukan berulang, bahkan tiga hingga empat kali sehari bergantung pada permintaan masyarakat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (tengah) bersama Bupati Lamongan Yuhronur Efendi (baju batik) saat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Jumat (18/9/2026). Bantuan tersebut disalurkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan air bersih warga sekaligus bagian dari penanganan kekeringan di wilayah setempat. (ANTARA/Alimun Khakim)Gambaran itu memperlihatkan bahwa penyaluran air bukan pekerjaan sederhana. Ada armada, bahan bakar, sumber air, rute distribusi, tempat penampungan, tenaga lapangan, dan koordinasi antarlembaga yang harus bergerak bersamaan.
Karena itu, bantuan tangki tetap penting sebagai respons kedaruratan. Namun, ukurannya harus jelas. Bantuan semestinya dipahami sebagai jembatan menuju pemulihan, bukan keadaan yang dibiarkan menjadi pola permanen setiap kemarau.
Apalagi kebutuhan air tidak berhenti pada minum. Rumah tangga memerlukan air untuk memasak, mandi, mencuci, sanitasi, beribadah, dan aktivitas ekonomi. Artinya, kekurangan air dapat memukul kualitas hidup jauh lebih luas daripada sekadar persoalan sulit memperoleh air minum.
Baca juga: Gubernur Khofifah distribusikan 10 ribu liter air bersih
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
