Blora (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Siswanto berharap Menteri Keuangan yang baru dilantik lebih komunikatif dengan pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan keuangan pusat dan daerah.
"Komunikasi yang lebih intensif dengan gubernur, bupati, wali kota dan DPRD melalui asosiasi-asosiasi yang ada, seperti Apkasi, Apeksi dan lainnya, diperlukan agar kebijakan pemerintah pusat tidak hanya didasarkan pada angka-angka fiskal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil dan kebutuhan daerah," ujar Siswanto di Blora, Jawa Tengah, Rabu.
Ia menjelaskan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak sebatas penyampaian kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kementerian Keuangan, juga perlu membuka ruang untuk mendengarkan berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi daerah.
Siswanto mengatakan komunikasi yang dimaksud adalah kesediaan pemerintah pusat untuk berdiskusi mengenai perkembangan, situasi, dan kondisi daerah, termasuk kebutuhan pembiayaan yang harus dipenuhi pemerintah daerah.
Menurut dia, sejumlah komponen kebutuhan daerah perlu menjadi perhatian dalam pembahasan antara pemerintah pusat dan daerah. Di antaranya standar biaya minimum pegawai daerah, kebutuhan biaya rutin yang wajib dipenuhi, hingga kebutuhan minimal untuk pembangunan di daerah.
"Bagaimana standar biaya minimum untuk pegawai di daerah berapa, kemudian untuk biaya rutin yang wajib berapa, kemudian minimal dana untuk pembangunan di daerah berapa. Itu harus komunikatif, yaitu Kemenkeu gantian mendengarkan daerah," kata Siswanto.
Baca juga: Adkasi terus perjuangkan kepentingan daerah soal TKD
Baca juga: Adkasi dorong peningkatan DBH Migas bagi daerah penghasil pada 2027
Selain meningkatkan komunikasi, Siswanto berharap Menteri Keuangan yang baru juga dapat melihat kembali persoalan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menilai perimbangan keuangan penting karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tujuan yang sama, yakni hadir untuk melayani masyarakat.
"Karena pusat dan daerah ini sama, yaitu ada dan hadirnya adalah untuk rakyat, untuk melayani rakyat. Sehingga perimbangan keuangan itu penting," ujarnya.
Siswanto juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang menurutnya menjadi perhatian setelah adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan tersebut dinilai memiliki dampak nyata terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Karena itu, dia menekankan pentingnya keseimbangan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tentunya keseimbangan tersebut dapat dibangun apabila kedua pihak bersedia saling mendengarkan dan berkomunikasi.
Ia menambahkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa pada dasarnya merupakan bagian dari instrumen negara yang memiliki tujuan sama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Kita semuanya adalah alatnya negara. Mau pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, kita sama-sama tools, alatnya negara. Negara milik rakyat, mari kita berdiskusi bersama, mendengar dan berbicara bersama, membuat keputusan bersama untuk yang terbaik bagi rakyat Indonesia," ujarnya.
Baca juga: Adkasi: Bunga KUR 6 persen wujud kehadiran negara dukung UMKM
Baca juga: Adkasi: Kebijakan penyerapan gabah Rp6.500/kg sejahterahkan petani
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
