Jakarta (ANTARA) - Distribusi bantuan langsung tunai sementara (BLTS) di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara tetap berlangsung meski dalam kondisi tanggap darurat bencana, dengan menyasar 500 keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pelayanan PT Kantor Pos Indonesia.
"Kalau ditanya berapa total penerima yang belum tersalurkan, kami belum bisa menyampaikan karena data masih sangat dinamis. Yang jelas, dari total sekitar dua ribuan KPM di Tapanuli Tengah, sekitar 500 yang sudah kami layani,” kata Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris setelah meninjau distribusi BLTS bersama Menteri Sosial Saifulah Yusuf di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat.
Ia mengakui proses penyaluran BLTS, khususnya di Tapanuli Tengah, sebagai menantang karena terkendala keterbatasan akses dan wilayah penyaluran terdampak parah bencana sehingga realisasi distribusi bantuan masih berada di angka sekitar 25 persen.
Sebelumnya, Basarnas melaporkan bahwa berdasarkan data pusat pengendalian operasi Kantor SAR Nias, banjir bandang dan tanah longsor menimbulkan dampak signifikan sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah, antara lain di Kecamatan Badiri, Pinangsori, Lumut, Sarudik, Tukka, Pandan, Sibabangun, Tapian Nauli, dan Kolang.
Baca juga: PT Pos siap salurkan BLTS untuk 11,6 juta KPM mulai pekan ini
Sampai dengan Kamis (28/11), lebih dari 1.902 keluarga menjadi korban bencana di Tapanuli Tengah dengan jumlah korban terbanyak di Kecamatan Kolang 1.261 keluarga dan satu keluarga berjumlah empat orang dinyatakan meninggal dunia akibat tertimbun material longsor.
Kendati demikian, Haris memastikan bahwa penyaluran bantuan tetap mengikuti standar operasional meski berada dalam situasi tanggap darurat.
Pihaknya berkomitmen mendukung pemerintah dalam memastikan bantuan diterima seluruh KPM yang ditargetkan.
Pos Indonesia sudah menginstruksikan secara langsung kepada petugas Pos Regional 1 Sumatera untuk memastikan pelayanan melekat dengan melibatkan tim petugas gabungan hingga tingkat kecamatan sehingga distribusi BLTS bisa disegerakan sesuai dengan kondisi dan waktu yang memungkinkan bagi KPM.
"Jadwal penyaluran bantuan harus menyesuaikan dengan arahan. Setelah itu aman baru kami melakukan proses pembayaran," katanya.
Penugasan penyaluran bansos reguler berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)-sembako (BPNT), dan BLTS untuk triwulan IV 2025 dengan total kuota 35.046.783 KPM.
Dari kuota tersebut tercatat 16,3 juta KPM lama dan 18,7 juta KPM yang baru dimuktahirkan berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Para penerima manfaat menerima dana stimulan secara keseluruhan senilai Rp900 ribu-Rp1,2 juta dari pemerintah.
Kementerian Sosial bersama mitra penyalur, yakni PT Pos Indonesia dan segenap Himbara telah merampungkan penyaluran kepada 15,7 juta KPM pada Oktober atau tahap pertama.
Untuk tahap kedua pada November menyasar 11,6 juta KPM dan lebih dari delapan juta KPM disalurkan tahap ketiga sekitar Desember 2025.
Penyaluran bansos itu ditargetkan selesai akhir tahun ini sehingga dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sebagaimana arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Realisasi bansos–BLTS diterima 20 juta KPM per November
Baca juga: Kemensos terima 50 ribu penolakan bansos karena sudah mampu
Baca juga: Mensos ajak masyarakat ikut koreksi data penerima bansos-BLTS
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
