Manokwari (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani mengatakan ada tiga bupati di provinsi tersebut mengajukan permohonan untuk pembangunan Sekolah Rakyat yaitu, Bupati Manokwari, Bupati Fakfak, dan Bupati Teluk Wondama.
Permohonan dari tiga bupati langsung dikirim kepada Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, karena diberikan kewenangan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelenggarakan Program Sekolah Rakyat bagi warga miskin.
"Saat ini sudah tiga bupati yang ajukan permohonan ke Mensos untuk bangun Sekolah Rakyat," kata Wagub Lakotani saat ditemui media di Manokwari, Jumat.
Menurut dia kesiapan lahan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi tanggung jawab dari masing-masing pemerintah kabupaten yang mengajukan permohonan, sedangkan pemerintah provinsi diberi kewenangan mengelola Sekolah Unggulan Garuda.
Adapun luas lahan yang sudah disiapkan pemerintah provinsi setempat untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur Sekolah Unggulan Garuda mencapai 22 hektare berlokasi di Kampung Dindey, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari.
"Kami sudah siapkan kelengkapan administrasi lahan untuk Sekolah Garuda di Warmare. Luas lahan minimal 20 hektare, tapi kami siapkan 22 hektare," ucap Lakotani.
Dia menyebut Bappeda Papua Barat telah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) guna meninjau langsung kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Unggulan Garuda di Manokwari.
Sekolah Rakyat merupakan inovasi sosial yang dirancang memutus transmisi kemiskinan turun-temurun. Banyak keluarga miskin tetap berada dalam siklus kemiskinan karena minimnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan.
Baca juga: Survei: 94,4 persen masyarakat setuju dengan adanya Sekolah Rakyat
Baca juga: Mendikdasmen apresiasi dukungan daerah terhadap Sekolah Rakyat
Baca juga: Sekolah Rakyat Biak menyiapkan 100 peserta didik baru jenjang SMA
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025
