Jakarta (ANTARA) - Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) Sugiyanto mengatakan, upaya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam penanganan banjir serta penjelasan terkait peristiwa tersebut sudah tepat dan berbasis data ilmiah.
Ia menilai, kritik yang menyudutkan penjelasan gubernur tersebut keliru karena tidak menempatkan peristiwa banjir ekstrem dalam konteks yang utuh.
"Dengan curah hujan setinggi itu, sangat logis jika sistem drainase dan pompa air tidak mampu bekerja secara optimal. Gubernur Pramono menjelaskan sebab utama peristiwa banjir yang terjadi, bukan menutup mata terhadap persoalan tata kelola jangka panjang," kata Sugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Dia menyebut, curah hujan ekstrem yang mencapai 200 hingga 267 milimeter per hari merupakan faktor utama meluasnya genangan di berbagai wilayah Jakarta dan berada jauh di atas kondisi normal.
Sugiyanto mengatakan penjelasan Gubernur Pramono yang menyoroti hujan ekstrem sebagai pemicu banjir Januari 2026 tidak dapat dipahami secara parsial karena Jakarta memang memiliki persoalan banjir struktural yang kompleks, namun dalam peristiwa tersebut hujan ekstrem menjadi penyebab langsung yang tidak terbantahkan.
Baca juga: DKI diminta tak andalkan modifikasi cuaca untuk antisipasi banjir
Secara geografis dan historis, kata dia, Jakarta menghadapi banjir akibat tiga faktor utama, yakni banjir kiriman dari wilayah hulu, rob di kawasan pesisir, serta curah hujan tinggi dan berkepanjangan. Dalam kasus Januari 2026, faktor hujan ekstrem menjadi dominan.
Sugiyanto mengacu pada klasifikasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan hujan ekstrem terjadi ketika curah hujan melebihi 150 milimeter per hari. Sementara itu, rata-rata curah hujan harian Jakarta dalam kondisi normal hanya sekitar 10–20 milimeter.
"Artinya, hujan 200 hingga 267 milimeter per hari setara lebih dari sepuluh kali lipat kondisi normal. Secara ilmiah, penjelasan tersebut tidak bisa dibantah," katanya.
Terkait Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), Sugiyanto menyebut, kebijakan itu juga kerap disalahpahami karena OMC bukan bertujuan menghentikan hujan, melainkan mengalihkan awan hujan agar tidak turun di daratan Jakarta.
"OMC merupakan langkah mitigasi jangka pendek dan menengah dalam situasi darurat cuaca ekstrem. Kebijakan ini bersifat teknis, terukur, dan dilakukan dengan perhitungan matang oleh lembaga terkait," ucapnya.
Ia menilai bahwa respons Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan banjir sudah berjalan cepat dan terarah. Sejumlah kebijakan darurat diterapkan, mulai dari pengaturan kerja dari rumah dan pembelajaran jarak jauh hingga pengerahan lebih dari seribu pompa air di titik rawan banjir.
Baca juga: Pramono jawab kritik soal penanganan banjir yang dinilai tak maksimal
Baca juga: BMKG: Modifikasi cuaca langkah pengendalian risiko banjir di Jakarta
Selain penanganan darurat, pemerintah juga tetap menjalankan strategi jangka menengah dan panjang melalui normalisasi sejumlah sungai, seperti Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama, guna meningkatkan kapasitas aliran air.
Dia pun mengapresiasi langkah Gubernur Pramono yang turun langsung ke lapangan meninjau lokasi terdampak banjir sekaligus memastikan distribusi bantuan logistik dan kebutuhan dasar warga berjalan dengan baik.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
