Jakarta (ANTARA) - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Fikri Faqih memandang pembentukan kementerian khusus yang menangani persoalan haji semakin relevan untuk dilakukan guna mengatasi beragam tantangan dalam pelaksanaan haji.
"Mengingat besarnya skala, celah fiskal yang ada, maupun kompleksitas problematika, opsi pembentukan kementerian menjadi relevan untuk dipertimbangkan," kata Fikri, sapaannya dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Sebelumnya dalam rapat evaluasi pelaksanaan haji yang digelar timwas di Makkah pada Senin (2/6), Fikri telah memaparkan tiga tantangan utama yang menurutnya memerlukan perhatian serius dari pemerintah, yakni masalah visa, dominasi perusahaan swasta Arab Saudi (syarikah), dan tantangan digitalisasi melalui platform Nusuk.
Terkait persoalan visa, Fikri menilai penanganan visa harus melibatkan kementerian terkait, seperti Kementerian Hukum (Kemenkum) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Baca juga: Timwas Haji DPR gelar evaluasi bahas perbaikan layananjamaah haji
“Isu visa memang global, tapi tidak bisa hanya dibebankan ke Kementerian Agama. Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum dan Kementerian Luar Negeri juga harus ikut mengelola agar tidak terjadi deportasi jamaah akibat masalah hukum di Arab Saudi,” ujar Fikri.
Dia juga mencontohkan kasus deportasi jamaah akibat sanksi hukum di Arab Saudi yang belum tuntas, menunjukkan perlunya koordinasi lintas kementerian yang lebih solid.
Berikutnya Fikri menyoroti persoalan dominasi syarikah dalam penyelenggaraan teknis haji yang mencakup layanan pemondokan, katering, transportasi, hingga layanan di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).
Terkait hal itu dia mendorong Pemerintah Indonesia mengadopsi model kerja sama Business to Business (B2B), seperti pada Haji Furoda agar tercipta penyelenggaraan haji yang lebih mandiri dan profesional.
Baca juga: Ketua Timwas Haji DPR tangani temuan overkapasitas tenda jemaah
Lalu terkait tantangan digitalisasi, Fikri menekankan pentingnya adaptasi terhadap aplikasi Nusuk yang diterapkan oleh Arab Saudi sebagai sistem tunggal untuk pengaturan durasi tinggal dan sinkronisasi program haji dan umrah.
“Semua harus diinput via aplikasi Nusuk,” katanya.
Untuk menjawab tantangan tersebut Fikri mengusulkan tiga langkah strategis yakni reformasi kebijakan haji dan umrah secara menyeluruh, redefinisi fungsi-fungsi sektor publik dalam penyelenggaraan, serta rekonstruksi kelembagaan pemerintah seperti pembentukan kementerian khusus haji.
Baca juga: Anggota DPR minta layanan transportasi haji maksimal pada fase puncak
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
