Bangkok (ANTARA) - Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, Selasa, mengumumkan langkah-langkah penghematan energi untuk instansi pemerintah dan perusahaan milik negara di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Langkah penghematan yang dilakukan Thailand, termasuk penerapan kerja jarak jauh bagi pegawai negeri sipil di sana, dilakukan karena dampak dari kenaikan harga minyak itu dapat mengancam keamanan energi di negeri gajah putih itu.
"PM Thailand telah menginstruksikan instansi pemerintah dan perusahaan untuk segera menerapkan langkah-langkah yang memungkinkan karyawan bekerja dari rumah, ketika tugas mereka tidak berdampak terhadap penyediaan layanan publik," kata Wakil Juru Bicara Pemerintah Thailand Lalida Periswiwatana dalam konferensi pers di Gedung Pemerintah, Bangkok.
Seluruh perjalanan dinas luar negeri yang dibiayai Pemerintah Thailand untuk para pegawai, termasuk untuk tujuan pendidikan dan magang, telah ditangguhkan dan harus dilakukan di dalam negeri, tambah Periswiwatana.
Pemerintah Thailand sedang mengembangkan program penghematan energi lebih luas untuk periode mendatang, termasuk penutupan harian stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mulai pukul 22.00 hingga 06.00 waktu setempat.
"Timur Tengah adalah pemasok energi terbesar di dunia dan konflik yang sedang berlangsung di sana menyebabkan volatilitas harga minyak dan energi global secara konstan. Pemerintah pun menganggap penanganan krisis energi yang mengancam sebagai prioritas utama," kata juru bicara tersebut.
Pemerintah Thailand juga sedang meninjau proposal dari kementerian energi setempat untuk memperkenalkan langkah-langkah penghematan lebih ketat jika situasi semakin memburuk.
Permintaan rata-rata harian di Thailand untuk produk minyak saat ini mencapai sekitar 32,7 juta galon.
Per tanggal 5 Maret, total cadangan minyak di Thailand tercatat sekitar 2,1 miliar galon, yang memerlukan sebagian besar minyak mentah impor, kata Periswiwatana.
Kementerian Energi Thailand pun mengusulkan beberapa langkah konservatif untuk gedung perkantoran publik, termasuk mengatur suhu pendingin udara pada 25-26 derajat Celcius, mendorong penggunaan pakaian lengan pendek daripada jas dan dasi kecuali pada acara resmi, serta mengurangi konsumsi listrik.
Langkah-langkah lain yang diusulkan juga termasuk mematikan lampu dan peralatan yang tidak digunakan, menggunakan pengaturan hemat energi pada komputer, mematikan komputer saat tidak digunakan, dan membatasi penggunaan lift.
Pemerintah juga memerintahkan langkah-langkah penghematan bahan bakar untuk kendaraan pemerintah, seperti memantau konsumsi bahan bakar, mengemudi dengan hemat, mendorong penggunaan kendaraan bersama di antara PNS Thailand.
Departemen hubungan masyarakat di kantor perdana menteri juga diminta untuk berkoordinasi dengan saluran televisi, stasiun radio, dan platform media sosial guna menghemat energi nasional jika krisis memburuk, kata juru bicara tersebut.
Pemerintah Thailand saat ini menjaga harga bensin dan solar tidak naik melalui subsidi Dana Minyak Nasional, yang mulai berlaku sejak awal Maret selama 15 hari. Namun demikian, Thailand belum memutuskan apakah akan memperpanjang program tersebut.
Sebagian besar listrik di Thailand dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga termal yang menggunakan gas alam; sementara sebagian besar juga diimpor dari negara-negara tetangga, terutama Laos, yang mengoperasikan serangkaian pembangkit listrik tenaga air di anak sungai Sungai Mekong.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti
Baca juga: Thailand jajaki diversivikasi sumber energi
Baca juga: PM baru Thailand usulkan distribusi uang digital, pangkas harga energi
Penerjemah: Fransiska Ninditya
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
