Jakarta (ANTARA) - Sekolah Rakyat segera didirikan pemerintah di Kepulauan Aru, Maluku, sebagaimana telah terjalinnya komitmen percepatan pembangunan antara Kementerian Sosial bersama kepala daerah setempat.
"Kita bikin komitmen, mari kita percepat penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Kita senang sekali kalau disambut dengan semangat, kita juga ikut semangat," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Kementerian Sosial mengkonfirmasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru merupakan salah satu dari delapan daerah yang mengusulkan dan siap mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat demi memperluas akses pendidikan bagi anak-anak keluarga ekonomi rendah di daerah itu.
Adapun daerah lain yang mengusulkan adalah Kabupaten Aceh Jaya di Aceh, Padang Lawas Utara di Sumatera Utara, Halmahera Tengah di Maluku Utara, Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat, Tegal di Jawa Tengah, Kutai Timur di Kalimantan Timur, dan Tabalong di Kalimantan Selatan.
"Kami menyambut baik antusiasme delapan kepala daerah untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing," kata Saifullah.
Baca juga: Pemprov Kaltim siapkan pembangunan tiga Sekolah Rakyat permanen
Dia berharap para bupati dan wali kota menyelesaikan beberapa ketentuan agar pembangunan bisa cepat dilakukan. Salah satunya adalah memastikan status lahan yang diusulkan sebagai lokasi gedung Sekolah Rakyat adalah milik pemerintah daerah bukan tanah sengketa.
Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang menyiapkan lahan seluas 7,6 hektare di Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru.
"Selama memenuhi syarat, kita bisa cepat untuk menyelenggarakan sekolah yang permanen. Oleh karena itu, semakin cepat tanah ada, semakin cepat dibangun, semakin cepat masyarakat merasakan hadirnya Sekolah Rakyat," ujarnya.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1–4) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu karena memadukan berbagai program unggulan pemerintah seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan PBI-JK, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Program 3 Juta Rumah bagi keluarga siswa penerima manfaat.
Baca juga: DPR minta Sekolah Rakyat lebih tepat sasaran cegah kasus siswa di NTT
Kementerian Sosial sebagai penyelenggara teknis melaporkan saat ini sudah sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat Rintisan yang tersebar di 38 provinsi, dengan kapasitas 15.900 siswa, didukung oleh 2.400 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat.
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
