Samarinda (ANTARA) - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Asli Nuryadin mengatakan bahwa Sekolah Rakyat Samarinda siap dibangun tahun ini dengan menggunakan anggaran senilai Rp285 miliar dari Kementerian Sosial.
"Bahkan Juli tahun ini pun siap menampung siswa perdana sebanyak 100 orang. Namun karena bangunan belum siap, maka siswa angkatan pertama pada Sekolah Rakyat akan menumpang di sekolah lain," ujar Asli Nuryadin di Samarinda, Ahad.
Angkatan pertama siswa Sekolah Rakyat hanya untuk SMA dari kalangan keluarga miskin, sehingga mereka dibebaskan dari biaya sekolah, sedangkan fasilitas sekolah layaknya sekolah mewah.
Di luar kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sekolah ini menjadi tanggung jawab Kemensos, karena berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 tahun 2005, penuntasan kemiskinan menjadi tanggung jawab Kemensos.
Baca juga: Kemensos siapkan program pemberdayaan orang tua siswa Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat ini segera dibangun di Kecamatan Palaran, di lahan milik Pemkot Samarinda. Sedangkan untuk biaya operasional, tenaga pendidik dan kependidikan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui sinergi Kemensos dan Kementerian Pendidikan.
"Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo, untuk mengupayakan supaya orang miskin bisa menikmati sekolah yang mewah dengan fasilitas lengkap, laboratorium lengkap, kemudian dengan model pendidikan modern agar kualitas siswa juga meningkat," katanya.
Saat ini Sekolah Rakyat Samarinda memang hanya untuk siswa SMA, namun ke depan, setelah bangunan jadi dan semua fasilitas terlengkapi, maka akan diperuntukkan mulai jenjang SD, SMP, dan SMA dengan total target dapat menampung 1.000 siswa yang semuanya berasal dari warga miskin.
Baca juga: Menteri PU tinjau renovasi Sekolah Rakyat di Magelang
Meski namanya Sekolah Rakyat Samarinda, lanjut mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda ini, namun sekolah ini tidak dikelola oleh Pemkot Samarinda, namun sepenuhnya dikelola pemerintah pusat.
Sedangkan Pemkot Samarinda terlibat karena beberapa hal, antara lain lahan yang digunakan merupakan milik Pemkot Samarinda, para siswa baik dari SD, SMP, dan SMA merupakan warga Samarinda, kemudian pihaknya juga memfasilitasi tentang beberapa hal yang dibutuhkan.
Baca juga: Mensos tanggapi renovasi SLB Negeri A Pajajaran jadi Sekolah Rakyat
Baca juga: Wagub: Tiga bupati di Papua Barat ajukan bangun Sekolah Rakyat
Pewarta: M.Ghofar
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025