Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Momentum kegiatan Safari Ramadan 1447 Hijriah yang dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM di Lapangan Den Sakti, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, berujung "audit" terbuka APBD Kabupaten Bekasi 2026.
Dalam kesempatan itu, KDM menyinggung beragam persoalan pembangunan mulai dari proyek normalisasi sungai, tata ruang yang semrawut hingga alokasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Bekasi tahun ini.
"Kalau proyek jalan ketahuan. Ngeruk sungai, emang lo mau turun? Berapa nih ngeruk sungainya? Panjang 3 kilometer, kedalaman 5 kilometer. Gimana ukurnya? Lo nyemplung aja," ujar KDM dalam sambutannya dikutip Antara, Minggu.
Ia menyebut praktik alih fungsi lahan menjadi salah satu penyebab banjir berulang di Kabupaten Bekasi. Sawah diuruk untuk perumahan, setu ditimbun hingga kawasan resapan yang berubah fungsi dengan izin tata ruang.
"Rawa diuruk, setu diuruk, bikin rumah. Tata ruangnya diizinkan, pemerintahnya mengizinkan. Giliran banjir, Pak Dedi," katanya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Lapangan Den Sakti, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada Sabtu (21/2/2026).ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.Menurut dia ketika sungai hendak dinormalisasi, sering muncul penolakan karena lahan bantaran sudah dikuasai. "Banjir, kagak mau sungainya dinormalisasi. Banjir kagak mau, hutan ditebangin. Hutan berubah jadi permukiman. Ya pasti banjir takdirnya," tegasnya.
Di sela kegiatan, Dedi bahkan memanggil Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja untuk menjelaskan alokasi anggaran daerah. Asep menyebut APBD Kabupaten Bekasi sebesar Rp7,7 triliun dan alokasi pembangunan jalan disebut mencapai Rp1,2 triliun.
Dedi sempat mempertanyakan angka tersebut. "Perasaan kagak deh," ucapnya. Namun ia kemudian menyatakan optimistis jika anggaran itu benar-benar sesuai nominalnya, pasti dapat digunakan secara maksimal untuk pembangunan dalam setahun.
Menutup Safari Ramadan Pemprov Jawa Barat, Dedi berpesan kepada jajaran pemerintah daerah agar fokus melayani masyarakat.
Mengacu data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 21 Februari 2026, postur APBD Kabupaten Bekasi berasal dari pendapatan daerah sebesar Rp7,280 triliun yang bersumber dari PAD, pajak dan retribusi daerah, transfer pemerintah pusat serta pendapatan lainnya. Realisasi pendapatan baru Rp352,68 miliar atau 4,84 persen.
Sementara total belanja daerah mencapai Rp7,703 triliun dengan rincian belanja pegawai Rp3,563 triliun. Kemudian belanja barang, jasa, modal serta belanja lainnya. Realisasi belanja baru Rp108,43 miliar atau 1,41 persen. Belanja pegawai masih menjadi komponen terbesar dalam postur APBD 2026.
Selanjutnya berkaitan dengan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan tahun ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi pada penghujung tahun 2025 menyatakan alokasi anggaran untuk kegiatan infrastruktur jalan 2026 dialokasikan sebesar Rp230 miliar, mencakup jalan kabupaten dan lingkungan.
Alokasi anggaran untuk jalan dengan status Kabupaten Bekasi sebesar Rp156 miliar diperuntukkan bagi sejumlah kegiatan seperti rekonstruksi jalan, pembangunan, pemeliharaan dan pelebaran dengan total volume sepanjang 40 kilometer.
Sementara untuk jalan lingkungan yang tersebar di 23 kecamatan se-Kabupaten Bekasi tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp74,5 miliar. Seluruh alokasi tersebut telah dibahas secara berjenjang, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga tingkat pemerintah daerah.
Baca juga: Baznas Kabupaten Bekasi targetkan Rp3 miliar zakat fitrah 2026
Baca juga: 4.000 hektare tambak di Muaragembong Bekasi siap direvitalisasi
Baca juga: Bumdes di Bekasi kembangkan ternak sapi perkuat ketahanan pangan
Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
