Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Obstetrik dan Ginekologi Indonesia (POGI) melalui program Selamatkan Perempuan Indonesia (Sprin) membangun kolaborasi dengan para mitra strategisnya guna menjawab empat tantangan nasional secara berkelanjutan, salah satunya tingginya angka kematian ibu (AKl).
Ketua Umum POGI Budi Wiweko mengatakan di Jakarta, Rabu Indonesia hingga saat ini masih menempati urutan ke-3 dengan angka kematian ibu (AKI) tertinggi di kawasan ASEAN, yakni 189 kematian per 100 ribu kelahiran hidup.
Menurutnya, kondisi ini menggambarkan bahwa persoalan keselamatan persalinan, kanker serviks, serta kesehatan reproduksi perempuan secara menyeluruh masih menjadi ancaman serius. Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2025 - 2029 telah menetapkan target penurunan AKI yaitu sebesar 77 per 100 ribu kelahiran hidup, dan pihaknya mendukung hal ini lewat program Sprin.
Menurut Budi, menyelamatkan perempuan menjadi urgensi nasional, sebab ketika perempuan selamat dan sehat, bangsa pun ikut terselamatkan.
"Setiap hari rata-rata 22 ibu meninggal akibat komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas, setara dengan 1 ibu yang tidak kembali ke keluarganya setiap jam," katanya.
Pada saat yang sama, katanya, kanker serviks masih menjadi pembunuh senyap lebih dari 20 ribu kematian setiap tahun, atau setara dengan 1 perempuan meninggal setiap 25 menit. Padahal, mayoritas kasus dapat dicegah melalui vaksinasi HPV dan skrining rutin, namun keduanya masih belum banyak dilakukan sehingga Iebih dari 70 persen kasus baru ditemukan pada stadium lanjut.
Di tengah berbagai ancaman ini, kata Budi, POGI bersama mitra pemerintah, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan akademisi resmi meluncurkan Sprin, sebuah gerakan nasional untuk memperkuat pendidikan, layanan, dan pelindungan kesehatan perempuan lintas tahap kehidupan.
POGI, yang telah berdiri sejak 1954 dengan lebih dari 5.600 dokter spesialis aktif dan 36 cabang provinsi serta diakui dunia melalui FIGO (International Federation of Gynecology and obstetrics), kembali menegaskan perannya sebagai garda terdepan penjaga martabat dan masa depan perempuan Indonesia.
Isu lainnya yang akan ditangani melalui inisiatif ini, katanya, yakni mutu dan kesinambungan layanan yang masih bervariasi, kesenjangan wilayah dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, serta literasi dan kepercayaan masyarakat yang belum merata.
Adapun program ini mengatur prioritas kesehatan perempuan mulai dari remaja, masa reproduktif, kehamilan, hingga menopause.
Baca juga: WPSD 2025, Pemerintah tingkatkan keselamatan ibu dan bayi
Melalui kampanye publik, edukasi kreatif, aktivasi komunitas, hingga program seperti SPRIN Run, SPRIN Padel Championship, SPRIN Kartini Short Movie, dan SPRIN@Work, gerakan ini dirancang untuk memasuki ruang-ruang publik serta melibatkan sekolah, lingkungan kerja, dan komunitas.
Di sisi layanan kesehatan, Sprin memperkenalkan SPRIN POGI Certified, yaitu program sertifikasi standar mutu layanan berbasis ilmiah yang bertujuan memastikan konsistensi kualitas fasilitas kesehatan dan tenaga medis di seluruh Indonesia.
"SPRIN POGI Certifed adalah tonggak penting untuk memastikan bahwa standar pelayanan kesehatan perempuan tidak lagi bergantung pada lokasi dan keberuntungan. Setiap perempuan berhak mendapatkan layanan yang respectful, aman, dan konsisten," katanya.
Peluncuran SPRIN juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman jangka panjang antara POGI dan berbagai mitra lintas sektor, antara lain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kementerian terkait, BUMN/BUMD, IDI, FISIP Universitas Indonesia, Pegadaian, Biofarma, dan Kalbe.
Baca juga: Mendukbangga: KB merupakan ikhtiar tekan angka kematian ibu dan bayi
"Kolaborasi ini memastikan adanya kepemilikan bersama terhadap target-target nasional kesehatan perempuan serta kesinambungan program hingga ke tingkat akar rumput," katanya.
Sejumlah provinsi strategis akan menjadi wilayah percontohan sebelum implementasi penuh dilakukan secara nasional.
POGI juga berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), berkomitmen memperkuat sinergi dalam mendukung visi misi pemerintah melui penguatan layanan kesehatan perempuan dan kesehatan reproduksi.
Beberapa kali dilakukan pertemuan sebagai tindak lanjut mandat Menteri PPPA Arifah Fauzi mengenai peningkatan kesehatan dan keselamatan perempuan Indonesia, dengan juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas agama yang melampaui pendekatan medis semata.
"Melalui kerja sama ini, pemuka agama akan dibekali edukasi, materi mimbar, serta set pengetahuan terkurasi untuk menyampaikan pesan perlindungan dan kesehatan, disesuaikan dengan istilah teologis yang selaras dengan nilai dari setiap agama," ujar Budi.
Baca juga: Tiga masalah kesehatan yang banyak dialami ibu hamil
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
