Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2009–2014 Marty Natalegawa menegaskan bahwa diplomasi harus menjadi pilihan pertama agar mediasi dan negosiasi dapat berhasil di tengah defisit kepercayaan, krisis kepemimpinan, serta meningkatnya risiko konflik global.
Berbicara dalam "Public Discussion on Women, Peace, and Security After 25 Years" di Jakarta, Rabu, Marty menyampaikan bahwa inisiatif mengenai perempuan hanya dapat diperkuat jika lingkungan internasional mendukung. Namun, ia mengingatkan bahwa dunia selalu dipenuhi tantangan, termasuk dalam upaya mediasi dan negosiasi.
“Pertama, adanya keyakinan dan kepercayaan yang tak tergoyahkan terhadap efektivitas diplomasi. Diplomasi harus diutamakan,” katanya.
Ia mengatakan diplomasi merupakan pengganda kekuatan bagi negara-negara yang mungkin dianggap relatif lemah di sektor atau ranah lain. Melalui diplomasi, menurut dia, masyarakat global dapat menciptakan medan yang lebih setara.
Selain diplomasi, ia menekankan bahwa keberhasilan mediasi dan negosiasi juga ditentukan oleh kesabaran yang nyaris tidak terbatas serta ketekunan untuk terus berupaya tanpa henti.
Marty menceritakan bagaimana dalam proses perundingan dirinya terkadang memilih berada dalam keheningan untuk meredam ego demi membuka jalan menuju perdamaian.
“Berapa kali kita menyaksikan konflik yang begitu nyata, dengan berbagai upaya diplomasi, dialog, dan perundingan yang sungguh-sungguh dilakukan, namun selalu saja muncul hambatan baru, tantangan baru. Maka, diperlukan pribadi yang tangguh, yang memiliki kemampuan untuk terus bangkit kembali,” ujarnya.
Marty menambahkan, selain diplomasi dan ketekunan, imparsialitas, empati, serta kemampuan membangun "jembatan (komunikasi)" juga memainkan peran penting dalam keberhasilan mediasi dan negosiasi.
Ia merangkum bahwa sifat-sifat penentu keberhasilan tersebut kerap ditemukan pada perempuan. Namun, ia menyatakan keprihatinannya karena hanya sekitar tujuh persen negosiator merupakan perempuan dan hanya 14 persen mediator perempuan yang terlibat dalam proses formal.
Rendahnya partisipasi perempuan itu, menurut dia, seolah membentuk persepsi adanya “penjaga gerbang” yang menentukan siapa yang dapat terlibat. Karena itu, ia menyerukan agar perempuan menunjukkan kapasitas dan kontribusi dalam proses perdamaian.
“Yang kita butuhkan adalah agar perempuan dapat menunjukkan, bukan sekadar memperoleh, tetapi benar-benar memperlihatkan kontribusi yang bisa dan harus mereka berikan. Karena ini bukan hanya demi kepentingan mereka yang berkecimpung di bidang ini, melainkan demi kepentingan kita semua,” katanya.
Baca juga: Inggris tekankan hak dan partisipasi perempuan tak boleh mundur
Baca juga: Ketua DPR: Dinamika global tahun 2026 tuntut diplomasi lebih efektif
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
