Banda Aceh (ANTARA) - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) meminta pemerintah pusat untuk melibatkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh dalam struktur Desk Koordinasi Aceh bentukan Kemenko Polkam.
"Kami menyarankan banyak dimasukkan dari Aceh, sekelas Forkopimda agar kebijakan yang diambil di tingkat pusat sesuai dengan masukan Aceh, sesuai kemauan daerah,” kata Fadhlullah, di Banda Aceh, Senin.
Pernyataan itu disampaikan Fadhlullah dalam rapat pembentukan pengurus Desk Koordinasi Aceh yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) secara virtual, di Banda Aceh.
Dalam rapat tersebut, Wagub Aceh menyarankan agar Forkopimda lebih banyak dimasukkan dalam perangkat kerja Desk Koordinasi Aceh. Keterlibatan mereka dinilai penting agar kebijakan yang dirumuskan pusat benar-benar mempertimbangkan kebutuhan daerah.
Untuk diketahui, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) telah membentuk Desk Koordinasi Aceh dalam rangka mendukung pembangunan Aceh.
Desk Koordinasi Aceh ini, memiliki struktur organisasi perangkat kerja terdiri atas Dewan Pengarah, Penanggung Jawab, dan Ketua Desk sebagai unsur pimpinan utama.
Sementara pada tingkat subdesk, terdapat sejumlah bidang yang menangani isu-isu strategis Aceh, yakni, Sub Desk Bidang Politik dan Tata Kelola Pemerintahan, Sub Desk Bidang Keamanan.
Kemudian, Sub Desk Bidang Hukum dan HAM, Sub Desk Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, Sub Desk Bidang Sosial-Ekonomi dan SDM, serta Sub Desk Bidang Media dan Komunikasi.
Fadhlullah menilai, struktur tersebut perlu diperkuat dengan keterwakilan dari Aceh, sehingga setiap pembahasan yang berkaitan dengan daerah memiliki masukan langsung dari unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan di Aceh.
Menurutnya, komunikasi pusat dan daerah harus berjalan dua arah. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan pemerintah pusat tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi dan kondisi faktual di Aceh.
“Jangan sampai kebijakan yang diambil di tingkat pusat tidak sesuai dengan kondisi di daerah. Karena itu, masukan dari Aceh perlu diperkuat dalam desk ini,” demikian Fadhlullah.
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
