Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) menegaskan ruang publik harus aman dari pelecehan terhadap perempuan dan anak demi keamanan dan kenyamanan bagi warga di daerah itu.
"Ruang publik adalah tempat semua orang beraktivitas. Perempuan dan anak-anak, seharusnya merasa aman dihormati dan dilindungi, namun faktanya kasus pelecehan masih terjadi bahkan di ruang yang seharusnya menjadi tempat aman bersama," kata Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar dalam sosialisasi "Ciptakan Ruang Publik Bebas Pelecehan terhadap Perempuan dan Anak" di Taman Literasi Blok M Jakarta, Selasa.
Anwar menegaskan pengelolaan ruang publik yang aman memiliki peran yang sangat strategis bagi pengelola apartemen, rusun, pusat perbelanjaan, pelayanan terpadu satu pintu, maupun taman dan fasilitas umum lainnya.
Oleh karena itu, dia berharap bagi setiap pengelola ruang publik di daerah itu memiliki standar perlindungan yang jelas mulai dari pencahayaan yang memadai, keberadaan petugas hingga mekanisme pelaporan yang mudah dan respon.
"Kami membekali seluruh petugas dan lapangan keamanan kebersihan maupun pelayanan dengan pemahaman tentang pencegahan dan penanganan pelecehan terhadap perempuan dan anak," ucapnya.
Baca juga: Warga Jakarta diminta tak ragu laporkan aksi pelecehan seksual
Dia menegaskan tugas keamanan bukan hanya mengamankan secara pidana, namun juga terkait pelecehan seksual.
Diharapkan laporan bisa langsung segera ditindaklanjuti melalui proses hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku.
Kemudian, pihaknya juga berkomitmen bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P3A) DKI Jakarta dan Imigrasi Jakarta Selatan.
Sementara, Kepala Sudin PPAPP Jakarta Selatan Rizky Hamid menambahkan Jakarta Selatan juga menjadi perhatian terkait kasus viral melibatkan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Maka itu, diharapkan dengan adanya sosialisasi ini mampu meningkatkan kesadaran terkait pentingnya penanganan pelecehan di ruang publik.
Baca juga: Penanganan Transjakarta soal pelecehan seksual dinilai sesuai prosedur
"Ini merupakan kesempatan strategis untuk bisa mempublikasikan peran dan fungsi Dinas PPAPP serta aparatur pemerintahan untuk bisa menjaga warga Jakarta Selatan agar bisa aman dan nyaman beraktivitas," ucap Rizky.
Peringkat kedua
Sosialisasi ini dilaksanakan secara luring dan daring dengan 300 peserta dari beragam lapisan seperti Satpol PP, PKK, kecamatan, kelurahan, pengelola rumah susun dan apartemen.
Kemudian, para petugas pelayanan publik, petugas keamanan, pengelola RPTRA, serta petugas Pos Sapa se-Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Merujuk data, tercatat total 2.269 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah ditangani Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) DKI Jakarta sejak Januari hingga Desember 2025.
Jakarta Selatan tercatat menangani sebanyak 460 kasus atau peringkat kedua dengan kasus kekerasan perempuan dan anak terbanyak di Jakarta.
Baca juga: Walikota Jaksel: Perlindungan anak tanggung jawab bersama
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
