Blora (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah mempersiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tahap II yang dijadwalkan dilaksanakan pada tahun 2026.
"Penyiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat tahap II tersebut merupakan kelanjutan dari pembangunan tahap I yang masih berlangsung saat ini," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora Luluk Kusuma Agung Ariadi di Blora, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan tahap I dilakukan di lahan eks SD Negeri 4 Balun, Kecamatan Cepu. Lokasi ini diperuntukkan bagi jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
"Saat ini kami fokus pada penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung operasional sekolah tersebut," ujarnya.
Luluk mengungkapkan kebutuhan lahan untuk pembangunan tahap II diperkirakan mencapai 7 hektare.
Sementara itu, lahan di lokasi tahap I hanya tersedia sekitar 5 hektare, sehingga tidak mencukupi untuk pengembangan lebih lanjut.
Baca juga: Kemensos: 100.000 anak keluarga miskin masuk Sekolah Rakyat tahun ini
Baca juga: Mensos: 11 titik di Jabar siap selenggarakan Sekolah Rakyat tahun ini
"Karena lahan yang tersedia di kompleks eks SD Negeri 4 Balun tidak mencukupi, maka tahap II dicarikan lokasi lain. Kami sedang menyiapkan lokasi alternatif untuk mendukung kelanjutan proyek ini," ujarnya.
Salah satu lahan yang diajukan berada di Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu yang berdekatan dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Cepu dan kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Cepu.
Ia menambahkan wilayah lain seperti Kecamatan Jepon dan Kunduran juga sempat dipertimbangkan, namun ketersediaan lahan di dua lokasi tersebut hanya sekitar 5 hektare, sehingga belum memenuhi syarat.
"Kami melihat wilayah Cepu sebagai lokasi yang paling sesuai dengan kebutuhan lahan saat ini," ujarnya.
Pemkab Blora saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari desk Sekolah Rakyat di kementerian terkait untuk memulai pembangunan tahap pertama.
Sementara itu, proses penyiapan lahan untuk tahap kedua terus dilakukan agar pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal.
"Kami akan berkoordinasi dengan badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPPKAD) Blora dulu, selaku pengelola aset," ujarnya.
Baca juga: Dirjen PU tinjau lokasi pembangunan SR di Bangka Tengah
Baca juga: Kemensos berdayakan orang tua siswa Sekolah Rakyat untuk kemandirian
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
