Jakarta (ANTARA) - Ombudsman RI (ORI) menegaskan transparansi dan akurasi informasi, khususnya mengenai kelistrikan, merupakan kunci dalam penanganan keadaan darurat, terutama bencana yang sedang terjadi di Aceh.
Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan dalam situasi darurat, transparansi dan akurasi informasi sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan kepastian dan dapat mengambil langkah penyelamatan dengan tepat.
"Informasi yang tidak akurat dapat menghambat koordinasi antar-instansi, memperlambat distribusi bantuan, dan menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan dasar," ujar Johanes saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Maka dari itu, Ombudsman meminta seluruh instansi terkait, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pembangkit Listrik Negara atau PLN (Persero), agar menyampaikan informasi yang akurat, faktual, dan sesuai kondisi lapangan mengenai pemulihan listrik pascabencana banjir di Aceh.
Johanes mengingatkan penyampaian informasi yang tidak sesuai fakta justru dapat menghambat pemulihan layanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
Dengan demikian dalam kondisi bencana, kata dia, pemangku kepentingan diharapkan menyampaikan kondisi apa adanya, apa yang sudah dikerjakan, apa kendalanya, dan area mana yang masih padam.
Ia menuturkan hingga saat ini masih banyak wilayah yang mengalami pemadaman listrik, termasuk sejumlah kawasan di Banda Aceh, yang masih gelap pada malam hari.
Selain itu, dirinya juga meminta PLN untuk segera menyampaikan data teknis terkini yang terverifikasi, termasuk jumlah gardu dan jaringan yang masih padam, wilayah yang belum mendapatkan suplai listrik, estimasi pemulihan yang realistis, serta kendala teknis yang dihadapi petugas di lapangan.
Dia menekankan Ombudsman RI akan terus memantau pemulihan layanan publik di wilayah terdampak bencana di Aceh, termasuk kelistrikan, distribusi bantuan, layanan kesehatan, dan akses evakuasi.
Baca juga: Presiden: Puluhan helikopter dan pesawat dikerahkan tangani bencana
ORI juga membuka ruang pengaduan masyarakat terkait potensi malaadministrasi dalam penanganan bencana.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah terus bekerja maksimal memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak bencana di Aceh, meskipun kondisi pemulihan pasokan listrik belum sepenuhnya mudah.
"Mungkin listrik yang belum ya, listrik sudah mulai. Kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit, keadaannya sulit," ujar Prabowo dalam agenda kunjungan kerja untuk kali ketiganya di Aceh, Jumat, meninjau posko pengungsian di kawasan Jembatan Aceh Tamiang, Aceh.
Dalam dialognya bersama para penyintas bencana, Presiden menyampaikan permintaan maaf apabila masih ada tanggung jawab pemerintah yang hingga saat ini belum terpenuhi.
Ia mengatakan bahwa tantangan di lapangan cukup berat, namun seluruh unsur pemerintah bergerak bersama untuk mempercepat pemulihan.
Bencana banjir bandang yang melanda Aceh sejak akhir November 2025 menyebabkan gangguan pasokan listrik di berbagai wilayah.
Hingga 11 Desember 2025, Kementerian ESDM melaporkan bahwa tingkat pemulihan kelistrikan di daerah terdampak baru mencapai 36 persen.
Wilayah terparah yang mengalami krisis listrik adalah Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara, di mana banyak desa masih gelap dan warga terpaksa mengandalkan genset pribadi.
Selain itu, pemadaman bergilir juga diterapkan di ibu kota Provinsi Aceh di Banda Aceh, dan Kabupaten Aceh Besar untuk menyeimbangkan beban sistem.
PLN menjelaskan bahwa kendala utama pemulihan adalah kerusakan infrastruktur vital yang parah.
Baca juga: Cek pengungsi di Bener Meriah Aceh, Prabowo: Bapak Ibu tidak sendiri
Baca juga: Peruri kirim bantuan logistik bagi korban bencana Sumatera
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
