Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengalokasikan Rp3,1 miliar untuk kepentingan sarana evakuasi dan pelayanan sementara seperti sewa kantor dan ruko di daerah-daerah terdampak bencana Sumatera termasuk Aceh.
"Kami telah mengalokasikan anggaran Rp3,1 miliar untuk kepentingan sarana evakuasi dan pelayanan sementara," ujar Nusron dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin.
Adapun rincian alokasi tersebut, lanjut Nusron, yakni sewa ruko dan kantor di Langkat, Sumatera Utara dan Langsa, Aceh.
Kemudian pengadaan untuk kantor baik pelayanan back office maupun front office serta restorasi arsip.
Dia juga menyampaikan bahwa kantor pertanahan yang mendapatkan dampak terbesar akibat bencana banjir dan tanah longsor yaitu kantor di Kabupaten Aceh Tamiang, sampai pelayanan dipindahkan ke kota lainnya yaitu ke Kota Langsa.
"Perhitungan kerusakan gedung dan bangunan masih dalam proses. Kami mengucapkan terima kasih kepada taruna Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang dikoordinir oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya yang membantu proses pembersihan di kantor kami," katanya.
Nusron mengatakan untuk sarana perkantoran yang mengalami rusak parah, bahkan rusak berat, dan beberapa dokumen yang mengalami kerusakan adalah buku tanah dan surat ukur sebanyak 30 persen rusak akibat terendam banjir dan lumpur, serta semua warkah mengalami kerusakan.
Bencana banjir dan tanah longsor ini menyebabkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang terisolir, termasuk tiga kantor pertanahan (Kantah) lainnya yaitu Kantah Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues.
Dalam setiap peristiwa banjir maupun longsor, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepastian status tanah bagi masyarakat.
Kepastian ini bukan hanya untuk administrasi, tapi merupakan bentuk hadirnya negara dalam melindungi hak rakyatnya, terutama mereka yang berada dalam kondisi paling rentan.
"Melalui inventarisasi dan identifikasi tanah terdampak bencana yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN, kita memastikan bahwa setiap jengkal tanah yang terdampak dapat ditangani secara tepat, cepat dan sesuai dengan ketentuan hukum," ujar Nusron.
Baca juga: Menteri ATR ajak pegawai berkomitmen tingkatkan layanan pertanahan
Baca juga: Menteri ATR siap carikan lahan tersedia dukung Kopdes Merah Putih
Baca juga: Menteri ATR: Kepastian dan transparansi waktu kunci layanan pertanahan
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
