Serang (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan program Sekolah Rakyat sebagai gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas mulai dirintis di 100 titik pada 2025.
"Ini adalah idenya Presiden Prabowo, untuk memutus mata rantai kemiskinan lewat pendidikan yang berkualitas, terutama untuk keluarga yang tidak mampu," ujar dia di Kabupaten Serang, Banten, Jumat.
Dia menjelaskan Sekolah Rakyat ditujukan keluarga miskin ekstrem yang banyak anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA.
“Presiden ingin memuliakan keluarga yang tidak mampu, ingin mereka bisa sekolah tapi dengan fasilitas sekolah unggulan,” kata dia.
Ia menjelaskan pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan secara bertahap. Saat ini, proses renovasi terhadap 65 gedung yang akan digunakan sebagai lokasi sementara waktu sedang berlangsung.
"Sifatnya sementara. Hanya satu tahun, untuk kemudian tahun depan akan berpindah ke bangunan prototipe yang lebih permanen," ujar dia.
Baca juga: Mensos tegaskan Sekolah Rakyat, sekolah unggulan untuk warga miskin
Gedung Sekolah Rakyat prototipe ke depan akan menampung lebih dari seribu siswa untuk tiga jenjang sekaligus, yaitu SD, SMP, dan SMA. Presiden menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki setidaknya satu Sekolah Rakyat, termasuk milik pemerintah provinsi.
Saifullah Yusuf menyebutkan hingga hari ini terdapat tambahan 35 lokasi yang sudah diajukan untuk Sekolah Rakyat sehingga total 100 titik rintisan yang akan dimulai.
“Insyaallah, hari ini akan dimulai pembelajaran rintisan Sekolah Rakyat di 100 titik, 50 persen lebih berada di Pulau Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat” kata dia.
Untuk Provinsi Banten, kata dia, masih dalam tahap konsolidasi.
“Kalau untuk usulan lahan sudah. Tapi untuk memulai rintisan ini saya masih terus koordinasi,” ujar mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu.
Target operasional Sekolah Rakyat ditetapkan pada Juli 2025.
“Mudah-mudahan Juli sudah bisa dimulai di beberapa titik rintisan sekolah rakyat tahun ini,” ujar dia.
Saat ini, pihaknya sedang mematangkan tiga jenis kurikulum yang akan diterapkan, yakni kurikulum matrikulasi atau pengenalan, pembelajaran formal, serta pendidikan karakter.
Ia berharap, melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa menjadi agen perubahan sosial dan ekonomi, serta ikut mendorong kemajuan daerah masing-masing.
Baca juga: Mensos tanggapi renovasi SLB Negeri A Pajajaran jadi Sekolah Rakyat
Baca juga: Survei: 94,4 persen masyarakat setuju dengan adanya Sekolah Rakyat
Baca juga: KemenPPPA pesan Sekolah Rakyat kedepankan kepentingan terbaik anak
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025
