Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa apa pun pandangan-pandangan soal sistem pemilu, pemikirannya harus diarahkan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Menurut Prasetyo, pemerintah memahami bahwa semua perwakilan partai politik memiliki cara pandang yang berbeda-beda tentang sistem pemilu ke depannya dan pemerintah menghormati berbagai pandangan yang berkembang tersebut.
"Sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden, kami pemerintah yang pasti adalah bagaimana kita berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Prasetyo saat konferensi pers bersama DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan bahwa pemerintah bersama DPR RI maupun Komisi II DPR RI yang membidangi urusan pemilu, rutin berkoordinasi, terutama untuk melihat wacana-wacana yang beredar di masyarakat berkenaan dengan sistem pemilihan kepala daerah.
Mensesneg pun berterima kasih kepada pimpinan DPR dan Komisi II yang telah mempersiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemilu dan telah memutuskan untuk secara rutin membuka partisipasi publik.
"Berkaitan dengan pemilihan kepala daerah yang wacananya akan dipilih oleh DPRD, secara formilnya belum dibahas atau belum masuk di Prolegnas di DPR," katanya.
Di samping itu, dia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana mengubah sistem pemilihan presiden dan wakil presiden untuk menjadi dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Misalnya, dipilih oleh MPR atau tidak dipilih langsung oleh rakyat, itu tidak ada," katanya.
Baca juga: DPR-Pemerintah sepakat tak ada revisi UU Pilkada tahun ini
Baca juga: Komisi II DPR: Opsi-opsi perubahan sistem pilkada bukan barang haram
Baca juga: Dasco ungkap partai-partai tengah simulasikan sistem pemilu-pilkada
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
