Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) siap berkolaborasi dengan organisasi Solidaritas Perempuan dalam upaya memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi kelompok rentan, termasuk perempuan.
"KemenPPPA tetap membuka diri untuk Solidaritas Perempuan untuk berkolaborasi, karena isu perempuan ini adalah cross-cutting issue yang tidak bisa dikerjakan oleh KemenPPPA sendiri, tetapi kita harus berkolaborasi dalam pendekatan pentaheliks," kata Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA Margareth Robin Korwa dalam acara peluncuran Catatan Tahunan Solidaritas Perempuan 2025 di Jakarta, Rabu.
Pihaknya mengapresiasi peluncuran Catatan Tahunan Solidaritas Perempuan 2025 yang dibukukan dengan judul "Nyala Harapan: Menolak Tunduk" itu.
Ia mengharapkan Solidaritas Perempuan pada masa mendatang bisa duduk bersama dengan 12 pemerintah daerah yang proyek pembangunannya dinilai patriarki dan berdampak negatif terhadap perempuan.
"Berharap Solidaritas Perempuan bukan hanya menyuarakan ini di pusat, tetapi bertemu langsung dengan pemerintah daerah dari 12 komunitas untuk menyampaikan masalah di daerah tersebut, sehingga laporan ini membuka mata mereka untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan. Karena ini otonomi. Kalau dulu top-down pemerintah pusat berbicara, langsung daerah menindaklanjuti. Sekarang enggak bisa," kata dia.
Baca juga: Solidaritas Perempuan desak hadirnya kebijakan yang adil dan inklusif
Buku "Nyala Harapan: Menolak Tunduk" itu memotret proses perjuangan para perempuan di 12 komunitas menghadapi proyek-proyek pembangunan yang dinilai patriarki.
Salah satunya diuraikan mengenai pembangunan Makassar New Port di pesisir Kota Makassar yang menyebabkan marginalisasi dan pemiskinan struktural dirasakan perempuan pesisir.
Selain itu, proyek Geothermal Poco Leok di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berdampak pada hilangnya ruang produksi pangan dan obat tradisional, menyebabkan krisis iklim dan lahan.
"Sumber penghidupan mereka (para perempuan) kemudian hilang. Mereka juga terpaksa terputus identitas mereka sebagai perempuan adat," kata Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi.
Selain itu, tentang program Cetak Sawah Rakyat di Kalimantan Tengah yang saat ini dikelola oleh militer.
"Militeristik tidak hanya mengambil alih peran-peran produksi rakyat, tetapi juga berpotensi terjadi konflik dan juga kekerasan horisontal yang ada di sana termasuk juga berpotensi menyebabkan trauma kolektif bagi perempuan petani dan perempuan adat di Kalimantan Tengah," kata dia.
Baca juga: Marak kekerasan terhadap anak, KemenPPPA prioritaskan upaya di hulu
Baca juga: Solidaritas Perempuan: Perempuan harus dilibatkan dalam pembangunan
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
