Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah mengatakan partainya mendukung posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Sikap ini disampaikan merespons kembali mencuatnya wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu.
"PKB memandang, wacana penempatan Polri di bawah kementerian adalah langkah mundur dalam agenda reformasi sektor keamanan,” ujar Abdullah saat Rapat Kerja Komisi III dengan Kepolisian di Gedung DPR dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.
Abdullah menegaskan keberadaan Polri di bawah presiden merupakan hasil reformasi besar pasca-Orde Baru yang tidak bisa dilepaskan dari peran Presiden keempat RI sekaligus pendiri PKB Kiai Haji Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
“Pada tahun 2000, lahir TAP MPR Nomor VII pada masa pemerintahan Gus Dur. Itu bukan sekadar keputusan administratif, melainkan langkah ideologis untuk menegakkan supremasi sipil dan memisahkan peran militer serta kepolisian secara tegas,” kata dia.
Abdullah melanjutkan, meskipun TAP MPR merupakan kewenangan konstitusional MPR, Gus Dur pada saat itu tidak bersikap pasif.
Sebaliknya, Gus Dur kala itu justru memfasilitasi dan mendorong lahirnya TAP MPR sambil berani berhadapan langsung dengan elite militer.
“Karakter Gus Dur jelas, aparat bersenjata harus kembali ke barak, dan menjunjung tinggi supremasi sipil. Beliau tidak memiliki beban politik terhadap militer, dan itu tercermin dalam keberanian mengambil keputusan strategis,” kata dia.
TAP MPR Nomor VII tersebut, lanjut Abdullah, akhirnya memposisikan Polri berada langsung di bawah presiden serta memisahkannya dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Struktur ini menurutnya semakin menjamin profesionalisme Polri, independensi penegakan hukum, serta mencegah politisasi kekuasaan bersenjata.
Karenanya, Abdullah memastikan PKB akan berada di barisan terdepan untuk menjaga dan mempertahankan warisan pemikiran Gus Dur terkait reformasi sektor keamanan.
“Bagi kami, ruh dan gagasan Gus Dur tidak boleh diganti atau diubah. Ini adalah produk pemikiran pendiri partai kami. Jika ada pihak yang mengatasnamakan kader ideologis Gus Dur namun justru berupaya mengubah tatanan ini, PKB akan berdiri paling depan untuk menolaknya. Kami akan melawan,” pungkas Abdullah.
Baca juga: Anggota DPR usul "reward and punishment" anggaran bagi penegak hukum
Baca juga: Anggota DPR usulkan guru diberi imunitas cegah kasus seperti di Jambi
Baca juga: Raja Yordania diundang menjadi bagian Dewan Perdamaian Gaza
Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
