Padang (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat kapasitas pelatihan vokasi dan sertifikasi nasional melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), baik tingkat pemerintah pusat, provinsi, daerah, maupun swasta 1.140.677 orang per tahun.
"Pengembangan dan pembaharuan standarisasi kompetensi kerja dan program pelatihan harus selalu selaras dengan teknologi dan standar global," kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dalam kegiatan 12th Convention & International Conference Paptekindo 2025 di Padang, Sumatera Barat, Rabu.
BNSP pada dasarnya berperan penting dalam menjamin mutu serta melakukan sertifikasi kompetensi kerja bagi lulusan pelatihan vokasi. Badan itu mengelola dan mengawasi sistem sertifikasi sehingga para tenaga kerja dapat memiliki daya saing.
Ia mengatakan di sisi lain dibutuhkan pula kerja sama internasional dalam bidang pendidikan dan pelatihan teknik, serta vokasi guna saling mengakui penilaian kesesuaian keputusan atau hasil kerja sama.
Baca juga: Kemnaker pastikan vokasi jadi penggerak produktivitas bangsa
Hal tersebut misalnya sertifikasi lisensi profesional atau standar kualitas, Mutual Recognition Agreement (MRA) dan mobilitas tenaga kerja terampil lintas negara.
Kemnaker telah meneruskan serta memperkuat ekosistem vokasi nasional melalui program strategis dan strategi kementerian terkait.
"Program strategis dan strategi Kemnaker meliputi optimalisasi ekosistem pelatihan vokasi nasional termasuk dengan mendukung program strategis Presiden melalui program MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat dan lainnya," katanya.
Terdapat pula penyusunan berbagai regulasi, keterangan, dan norma ketenagakerjaan di industri serta reformasi birokrasi Kemnaker dan perubahan pola pikir tertentu.
Terkait dengan modalitas pelatihan vokasi, Kemnaker terus berupaya menyelaraskan antara dunia pendidikan vokasi dengan dunia industri dengan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang terdiri atas Unit Pelaksana Teknis Pelatihan, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), satuan pelaksana Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) BLK yang berbasis kebutuhan industri.
"Ini semua harus dikaitkan dengan basis kita di bidang industri," katanya.
Baca juga: Evaluasi kelayakan armada dan sertifikasi pengemudi perlu diperbaiki
Baca juga: Kepulauan Seribu latih warga jadi teknisi komputer
Baca juga: Kualitas tenaga kerja ditingkatkan lewat pelatihan produktivitas
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
