Cirebon (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan dan Pelindungan Migran Indonesia (KemenP2MI) mendorong Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, membentuk pusat pelatihan vokasi khusus bagi calon pekerja migran, guna meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja asal daerah tersebut.
“Kalau ini dikelola secara baik, keuntungannya dua. Pertama, menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Kedua, ada pemasukan besar untuk daerah,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding saat meninjau pelatihan vokasi di Cirebon, Sabtu.
Ia mengatakan Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kantong terbesar pekerja migran di Indonesia, dengan sekitar 70 ribu warga yang bekerja di luar negeri.
Sepanjang tahun 2024, kata dia, tercatat sebanyak 11 ribu warga Cirebon berangkat sebagai pekerja migran.
Ia menyebut potensi remitansi dari pekerja migran sangat signifikan. Jika setiap pekerja mengirimkan Rp5 juta per bulan, maka dengan 11 ribu pekerja migran asal Cirebon, uang yang masuk ke daerah dapat mencapai Rp600 miliar per tahun.
Baca juga: Migrant Care Jember tingkatkan pemberdayaan purna pekerja migran
“Tidak ada sektor lain yang bisa memasukkan uang sebanyak itu ke daerah. Maka kita perlu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) secara terencana dan terarah,” katanya.
Karding mengusulkan agar pemerintah daerah membentuk pusat pelatihan khusus atau migran center, yang dirancang sesuai kebutuhan negara tujuan seperti Korea Selatan atau Jepang.
Menurut dia, pusat pelatihan ini akan menyediakan kurikulum khusus, pelatih profesional, pelatihan bahasa asing, hingga sertifikasi keahlian.
“Kita buat ekosistem pelatihannya lengkap. Yang untuk pasar dalam negeri dilatih sendiri, yang untuk luar negeri dilatih dengan modul dari negara tujuan. Kalau perlu, pelatihnya pun kita ambil dari sana,” ujar dia.
Baca juga: Ancam pengirim PMI ilegal, Karding: "Yang nakal saya sikat semua"
Lebih lanjut, Karding juga menyoroti pentingnya keberangkatan pekerja migran secara prosedural karena 95 persen kasus yang terjadi, biasanya menimpa mereka yang berangkat melalui jalur ilegal.
“Kita harus kerja sama dengan polisi, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat untuk edukasi. Agar masyarakat tahu bahwa jalur resmi itu lebih aman dan mudah,” katanya.
Ia juga menegaskan perlunya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik percaloan pemberangkatan pekerja migran secara ilegal.
“Praktik calo ini merugikan dan membahayakan. Maka perlu tindakan tegas agar tidak terus berulang,” ucap dia.
Baca juga: KemenP2MI gandeng Unila tingkatkan kualitas pekerja migran Indonesia
Baca juga: Menteri Karding tegaskan isu bantuan Rp100 juta untuk PMI adalah hoaks
Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
