Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) menyerahkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HAM Nasional 2025 kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Dokumen hasil dari musrenbang pada Senin (8/12) dan Selasa (9/12) itu diserahkan langsung oleh Menteri HAM Natalius Pigai kepada Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard pada momentum puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-77 di Jakarta, Rabu malam.
“Musyawarah pembangunan HAM nasional adalah pertama dalam sejarah dunia karena seluruh dunia tidak ada musyawarah pembangunan HAM,” ucap Pigai dalam pidatonya.
Dia mengatakan selama belum ada musrenbang yang khusus membahas persoalan hak asasi serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga komunitas masyarakat sipil.
“Pembangunan yang partisipatoris, ini intinya. Pembangunan yang bottom-up (dari bawah ke atas), ini intinya. Oleh karena itu, ini salah satu yang unggul,” kata Pigai.
Baca juga: Pigai: Musrenbang HAM susun rencana teknis pengarusutamaan hak asasi
Pada saat penyerahan, Menteri HAM tampak didampingi oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk juga ikut dalam serah terima dokumen tersebut.
Mugiyanto menjelaskan hasil musrenbang meliputi deklarasi penyelenggara pemerintahan mengenai komitmen mengarusutamakan nilai-nilai HAM dalam kebijakan, tata kelola, hingga regulasi pembangunan nasional.
Selain itu, ada pula resolusi yang akan dilakukan ke depan. “Kiranya hasil Musrenbang HAM Nasional tersebut bisa menjadi masukan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah, baik pusat maupun daerah,” ucap dia.
Kemenham berharap dengan hasil musrenbang tersebut, pembangunan di Indonesia dapat dilandasi oleh semangat prinsip-prinsip HAM, sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN).
“Sebagaimana diarahkan oleh Bapak Menteri, Musrenbang HAM Nasional akan kita selenggarakan tiap tahun. Mulai tahun depan, kita selenggarakan secara berjenjang mulai dari musrenbang HAM di tingkat desa, kabupaten, provinsi, dan pada bulan Desember dilakukan di tingkat nasional,” imbuhnya.
Baca juga: Bappenas: Internalisasi HAM dan hapus diskriminasi jadi fokus arah kebijakan RI
Adapun deklarasi komitmen hasil Musrenbang HAM Tahun 2025 adalah sebagai berikut.
Satu, untuk menjadikan HAM sebagai prinsip dasar pembangunan nasional sehingga setiap kebijakan negara berpijak pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia
Dua, untuk memperkuat pemajuan dan pemenuhan HAM secara menyeluruh, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan melalui penguatan tata kelola, regulasi, peningkatan kualitas partisipasi publik serta perluasan akses terhadap pelayanan negara yang adil dan setara
Tiga, untuk memastikan pelindungan dan penegakan HAM yang efektif dengan memperkuat mekanisme negara dalam mencegah pelanggaran HAM, menyelesaikan konflik secara damai, serta menjamin pemulihan yang bermartabat bagi setiap warga yang terdampak
Deklarasi ini adalah tekad kita bersama untuk mewujudkan Astacita Presiden Prabowo dan membangun peradaban Indonesia yang inklusif, berkeadilan, serta menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh agenda pembangunan.
Baca juga: Wamenham sebut Musrenbang HAM 2025 soroti urgensi pemenuhan hak ekosob
Baca juga: Wamendagri: Nilai-nilai HAM wajib diterapkan seluruh pemerintah daerah
Baca juga: Kemenham targetkan Perpres Kepatuhan Pelaku Usaha rampung tahun depan
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
