Magelang (ANTARA) - Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menyampaikan tujuan utama Retret Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua DPRD seluruh Indonesia ini untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut dia di Magelang, Kamis, menyampaikan DPRD sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional memiliki peran strategis dalam fungsi penganggaran, pembentukan regulasi daerah, serta pengawasan jalannya pemerintahan.
"Karena itu, penting bagi para pimpinan DPRD memiliki pemahaman yang utuh terkait tujuan nasional dan wawasan kebangsaan," katanya.
Retret bagi Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia di lembah Tidar komoleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah secara resmi dibuka pada Kamis ini.
Ia berharap, dengan kegiatan ini dapat membentuk pimpinan legislatif daerah yang berkarakter negarawan yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ia menyampaikan sekitar 500 ketua DPRD dari seluruh Indonesia hadir mengikuti program tersebut. Mereka akan menjalani proses pemantapan nilai-nilai kebangsaan selama lima hari ke depan.
"Program ini diikuti kurang lebih 500 pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia untuk mengikuti kursus pemantapan nilai-nilai kebangsaan," katanya.
Selama lima hari pelaksanaan, peserta akan mendapatkan materi terkait empat konsensus kebangsaan, serta pemahaman mengenai dinamika geopolitik global yang dihadapi Indonesia.
Hal tersebut diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih komprehensif bagi para pimpinan daerah dalam menjalankan tugasnya.
Melalui program ini, Lemhannas berharap para pimpinan DPRD mampu memperkuat kapasitas kepemimpinan serta memiliki wawasan kebangsaan yang lebih holistik dalam menghadapi tantangan pembangunan di daerah maupun nasional.
Baca juga: 478 ketua DPRD ikuti pemantapan pimpinan daerah di Akmil Magelang
Baca juga: Retret Hambalang upaya Prabowo perkuat kabinet dan arah kebijakan
Baca juga: Kemenekraf tegaskan kontribusi ekraf dari daerah di retret kabinet
Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
