Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa yang berkaitan dengan hukum terjadi sepanjang Jumat (8/5). Beberapa diantaranya dari mulai pembentukan majelis etik yang dilakukan Ombudsman untuk mengadili Hery Susanto hingga ASN Bea Cukai lari dari kejaran wartawan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berikut rangkaian berita hukum yang telah dirangkum ANTARA.
1. Ombudsman bentuk majelis etik untuk adili Hery Susanto
Jakarta (ANTARA) - Ombudsman RI (ORI) membentuk majelis etik guna mengadili Ketua Ombudsman RI nonaktif Hery Susanto setelah terjerat kasus dugaan korupsi nikel.
Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona mengungkapkan majelis etik yang terdiri atas lima orang tersebut dibentuk sebagai komitmen nyata ORI dalam merespons dinamika yang ada serta menindaklanjuti kasus hukum yang sedang dihadapi oleh Hery.
Baca beritanya di sini
2. Korban tewas kecelakaan bus ALS di Muratara bertambah satu
Palembang (ANTARA) - Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dengan truk tangki PT Seleraya di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, kembali bertambah setelah satu pasien meninggal saat menjalani perawatan di RSUD Rupit, Jumat.
Kasatlantas Polres Muratara AKP M Karim saat dikonfirmasi dari Palembang, Jumat, mengatakan korban bernama Muhamad Fahrul Hubaidi (32), warga Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, meninggal dunia sekitar pukul 11.00 WIB akibat luka bakar serius yang dideritanya.
3. KPK menduga ASN Bea Cukai yang lari dari jurnalis terima uang korupsi
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Aparatur sipil negara (ASN) sekaligus pejabat fungsional Bea Cukai Madya atau Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Ahmad Dedi (AD) yang lari dari para jurnalis, menerima uang kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Bea Cukai.
“Penyidik hari ini melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi, di antaranya saudara AD. Penyidik mendalami terkait dengan dugaan penerimaan dari PT BR (Blueray Cargo, red.),” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.
4. Purbaya tak nonaktifkan Dirjen Bea Cukai meski namanya terseret KPK
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak menonaktifkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Djaka Budhi Utama, karena masih menunggu proses hukum yang masih berlangsung, meski namanya muncul dalam dakwaan kasus Blueray Cargo milik terdakwa John Field.
“Tidak (menonaktifkan). Sampai clear di sana seperti apa. Prosesnya (hukum) kan baru mulai. Namanya baru muncul, masa langsung berhenti. Kita lihat sampai clear, sejelas-jelasnya seperti apa kasus itu, baru kita akan ambil tindakan,” kata Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis.
5. LPSK perkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Pati
Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperkuat langkah perlindungan terhadap korban dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Ndholo Kusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Penguatan itu dilakukan melalui penjangkauan langsung, asesmen, dan koordinasi lintas lembaga.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Walda Marison
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
