Kota Bogor (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University Prof Dr Ir Dodik Ridho Nurrochmat, MScF, menyebutkan dari total 8,3 juta hektare perhutanan sosial, baru sekitar separuh yang dikelola.
Prof Dodik, sebagaimana dilansir dari laman resmi IPB University di Kota Bogor, Rabu, menyampaikan hal itu saat IPB University baru-baru ini memperkenalkan IPB Center for Applied Research in Nature-based Solutions (ICAN) sebagai pusat riset unggulan untuk pengembangan solusi berbasis alam, termasuk perhutanan sosial.
Prof Dodik yang juga Dekan Sekolah Pascasarjana IPB University menyebutkan dari 15.758 kelompok usaha perhutanan sosial, hanya 1.470 atau sekitar 9 persen yang dinilai produktif.
"Pendapatan masyarakat pun masih rendah. Per hektare per tahun itu hanya sekitar 600 ribu rupiah, jauh di bawah pengelolaan nonperhutanan sosial yang mencapai 4 juta rupiah," katanya.
Jika dibandingkan dengan pengelolaan lahan sawit, angkanya lebih kecil lagi.
"Ini bisa memicu konversi lahan,” ujarnya.
Ia menyoroti belum optimalnya manfaat sosial ekonomi dari perhutanan sosial.
"Tata kelola masih belum inklusif. Ada jarak antara konsep ideal dan kenyataan di lapangan,” katanya.
Untuk itu, menurut Prof Dodik, pengembangan ekosistem berbasis alam di Indonesia sangat penting.
Prof Dodik menambahkan bahwa ICAN diproyeksikan menjadi mitra pemerintah dalam berbagai program lingkungan.
“Hasil riset semestinya tidak berhenti setelah proyek selesai, melainkan terus memberi manfaat," katanya.
Melalui ICAN, hasil riset akan dikembangkan menjadi rekomendasi kebijakan berbasis bukti dengan melibatkan masyarakat, organisasi nirlaba (NGO), akademisi, dan sektor swasta.
ICAN mendapat dukungan Fincape yang bekerja sama dengan Pemerintah Kanada melalui Universitas Waterloo.
Fincape juga mendukung pengembangan pusat studi nature-based solutions (NBS) dalam riset air, restorasi mangrove, dan gambut sebagai living lab.
Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang melibatkan masyarakat sekitar hutan sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sambil menjaga keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya, melalui skema seperti Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK).
Baca juga: Menhut: Perhutanan sosial strategi wujudkan keadilan ekologi-ekonomi
Baca juga: Peneliti BRIN ungkap potensi penyerapan karbon dari perhutanan sosial
Baca juga: Wamenhut pastikan pelibatan masyarakat adat dalam perdagangan karbon
Pewarta: Heri Sutarman/Budi Setiawanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
