Surabaya (ANTARA) - Kota besar tidak pernah benar-benar bebas dari keadaan darurat. Kecelakaan dapat terjadi di tengah kepadatan lalu lintas, kebakaran muncul di permukiman, dan warga dapat tiba-tiba membutuhkan pertolongan medis. Pada saat yang sama, laporan lain bisa datang dari lokasi berbeda dengan tingkat kebutuhan yang sama mendesaknya.
Dalam situasi seperti itu, Command Center 112 Surabaya diuji bukan hanya dari kemampuan mengangkat telepon, tetapi dari seberapa cepat laporan diubah menjadi keputusan dan keputusan diterjemahkan menjadi pertolongan.
Layanan yang diresmikan pada 26 Juli 2016 itu, sejak awal dibangun untuk memangkas rantai pelaporan keadaan darurat. Setelah hampir satu dekade berjalan, ukuran keberhasilannya tidak lagi cukup hanya dengan keberadaan nomor 112.
Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh sistem di belakangnya semakin cepat, akurat, terukur, dan mampu bekerja ketika banyak kejadian berlangsung bersamaan.
Kota terhubung
Secara kelembagaan, Command Center 112 Surabaya bukan sekadar pusat penerima telepon. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2023 menempatkannya sebagai pusat kendali terpadu untuk menerima informasi, laporan, dan pengaduan masyarakat, kemudian mengoordinasikan serta mengendalikan penanganannya selama 24 jam.
Fungsi tersebut penting karena keadaan darurat hampir selalu membutuhkan lebih dari satu unsur pemerintah. Kecelakaan lalu lintas dapat melibatkan BPBD, tenaga medis, kepolisian, dan petugas pengatur lalu lintas. Kebakaran dapat membutuhkan pemadam, ambulans, kepolisian, hingga penanganan lingkungan sekitar.
Karena itu, kekuatan utama 112 bukan sekadar pada nomor yang mudah diingat, melainkan pada kemampuannya menghubungkan berbagai sumber daya dalam waktu singkat.
Berdasarkan dasbor kedaruratan BPBD Kota Surabaya yang diakses pada 12 September 2026, tercatat 643 kejadian darurat medis, 312 kecelakaan lalu lintas, 286 kejadian kategori lainnya, 86 kasus psikososial, dan 56 kebakaran.
Angka itu menunjukkan keadaan darurat merupakan bagian dari dinamika kota sehari-hari. Setiap laporan membawa kebutuhan yang berbeda, sehingga operator harus melakukan penyaringan, menentukan tingkat urgensi, mengidentifikasi sumber daya terdekat, dan memastikan penanganan benar-benar bergerak.
Pemerintah Kota Surabaya menargetkan waktu respons maksimal tujuh menit dan sekitar 6,5 menit untuk kebakaran. Target tersebut menunjukkan bahwa layanan darurat mulai bergerak dari sekadar ketersediaan layanan menuju pengukuran kinerja.
Namun, kecepatan tidak boleh berdiri sendiri. Petugas yang cepat datang tetapi membawa sumber daya yang tidak sesuai kebutuhan belum tentu menghasilkan penanganan yang efektif. Dalam keadaan darurat, ketepatan lokasi, jenis kejadian, dan kebutuhan korban sama pentingnya dengan hitungan menit.
Mata dan gerak
Teknologi kemudian menjadi mata yang membantu pusat kendali melihat situasi sebelum petugas tiba. Surabaya memiliki ribuan CCTV dan 222 titik di antaranya dipantau secara langsung melalui ruang Command Center 112. Kamera lainnya dapat diakses ketika diperlukan untuk memverifikasi laporan.
Nilai CCTV bukan pada banyaknya layar yang menyala, melainkan pada kemampuannya mengubah laporan awal menjadi gambaran yang lebih utuh. Laporan kecelakaan, misalnya, dapat dilengkapi dengan informasi kepadatan lalu lintas, posisi kendaraan, dan jalur yang memungkinkan kendaraan pertolongan masuk.
Hal yang sama berlaku pada kebakaran. Informasi visual dapat membantu petugas memperkirakan kondisi awal dan menentukan kebutuhan sumber daya sebelum personel tiba di lokasi.
Masalahnya, kota yang memiliki banyak sensor belum tentu otomatis menjadi kota yang lebih aman. Data baru bernilai ketika mampu mempercepat keputusan. Karena itu, Surabaya perlu bergerak dari kota yang kaya perangkat menjadi kota yang mampu mengolah informasi menjadi tindakan.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
