Kairo (ANTARA) - "Dewan Perdamaian" (Board of Peace) pimpinan Amerika Serikat (AS), yang diusulkan sebagai mekanisme untuk pengawasan tata kelola pascaperang di Jalur Gaza, memicu kekhawatiran dari kalangan analis regional terkait struktur, mandat, dan kapasitasnya untuk secara efektif memperjuangkan hak-hak warga Palestina.
Meskipun setiap upaya tulus ditujukan untuk menyelesaikan konflik Gaza patut diapresiasi, para pakar khawatir bahwa dewan tersebut dapat berubah menjadi "pertunjukan tunggal" (one-man show) yang mengabaikan hukum internasional, mengesampingkan hak-hak warga Palestina, dan berisiko memperlebar perpecahan global alih-alih memberikan resolusi yang adil.
"Pertunjukan tunggal"
Dewan tersebut, yang dilaporkan menawarkan posisi kepemimpinan seumur hidup kepada Presiden AS Donald Trump, telah digambarkan oleh para pakar sebagai instrumen yang dipersonalisasi alih-alih sebuah mekanisme internasional yang sah dan mampu menangani konflik politik yang kompleks.
Para analis berpendapat bahwa inisiatif tersebut kemungkinan dirancang untuk mencerminkan prioritas strategis Washington sendiri, dengan menggunakan Gaza demi memajukan kepentingan geopolitik, ekonomi, dan bahkan politik dalam negeri yang lebih luas, alih-alih berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik yang netral.
"Dewan tersebut lebih terikat pada sosok individu daripada dengan sistem internasional," ujar Maged Botros, seorang profesor ilmu politik di Universitas Helwan di Mesir, seraya menambahkan bahwa hal ini berarti keberlangsungan dewan tersebut bergantung pada seorang individu, alih-alih pada sebuah kerangka kerja institusional.
Trump secara resmi meluncurkan "Dewan Perdamaian" pada 22 Januari dalam upacara penandatanganan piagam di Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dewan tersebut dapat melemahkan otoritas PBB dan merusak kerangka kerja multilateral pemeliharaan perdamaian yang selama ini berlaku. Beberapa kekuatan global utama serta sekutu tradisional AS juga memilih untuk tidak bergabung dengan dewan ini.
Warga Palestina berbelanja di sebuah pasar yang hancur di Kota Gaza menjelang Ramadan, pada 16 Februari 2026. Xinhua/Rizek Abdeljawad"Secara politik, ini adalah pertunjukan tunggal," ungkap Botros.
Demikian pula, Tarek Fahmy, seorang profesor ilmu politik di Universitas Kairo di Mesir, menggambarkan dewan tersebut sebagai "Dewan Trump, bukan sebuah dewan perdamaian dalam pengertian global," seraya memperingatkan bahwa dewan tersebut tidak memiliki legitimasi institusional dan tidak mengikat bagi pemerintahan AS di masa depan.
Kedua pakar tersebut menekankan bahwa dewan semacam itu tidak dapat menggantikan PBB, "sebuah organisasi internasional berlandaskan piagam yang komprehensif dan legitimasi kolektif".
Hak-hak warga Palestina terabaikan
Kekhawatiran lain yang dikemukakan oleh para analis adalah bahwa dewan tersebut gagal menyertakan hak-hak atau perwakilan politik warga Palestina, yang memicu kekhawatiran bahwa upaya rekonstruksi dapat berjalan tanpa menangani isu-isu politik inti dari konflik tersebut.
Botros menekankan bahwa hak-hak warga Palestina berakar pada hukum internasional, sebuah landasan yang diabaikan oleh dewan tersebut demi "inisiatif pribadi dan keputusan tak terduga yang dibuat oleh satu individu".
Pendekatan ini berarti hasil yang dicapai kemungkinan besar akan mencerminkan "keyakinan pribadi dan keseimbangan kekuatan," bukan pemenuhan hak-hak hukum, ujarnya memperingatkan.
Fahmy juga menyoroti bahwa ketiadaan representasi warga Palestina dalam dewan tersebut memicu skeptisisme dan merusak kredibilitas inisiatif itu sejak awal.
Botros menyebutkan bahwa pendekatan Trump cenderung didorong oleh pertimbangan kekuasaan ketimbang aspek hukum atau moral, berargumen bahwa berbagai keputusan di bawah dewan yang dipimpin AS itu kemungkinan besar akan selaras dengan kepentingan Israel, yang mencerminkan kalkulasi strategis Washington.
Fahmy menyetujui penilaian tersebut, tetapi memperingatkan bahwa dewan itu justru dapat memperdalam perpecahan regional, yang berpotensi mengganggu stabilitas tatanan regional alih-alih mewujudkan perdamaian.
Presiden AS Donald Trump menghadiri acara penandatanganan piagam pada Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2026 di Davos, Swiss, 22 Januari 2026. (Xinhua/Lian Yi)"Membagi dunia berdasarkan prinsip 'siapa yang tidak bersama kami berarti melawan kami' akan mengguncang stabilitas global, bukan membawa perdamaian," tegasnya.
Kedua pakar sepakat bahwa efektivitas dewan tersebut semakin tidak menentu oleh potensi hambatan politik dan keuangan di AS, termasuk kemungkinan adanya penolakan dari Kongres.
Fahmy menyatakan bahwa peran dewan tersebut masih belum jelas, sembari menyoroti adanya kontradiksi antara retorika perdamaian para pejabat AS dan tindakan-tindakan provokatif mereka, yang dapat mengubah dewan itu menjadi "badan simbolis semata alih-alih memiliki pengaruh yang nyata".
"Jika kita bertanya secara langsung apakah hal ini akan menyelesaikan konflik Gaza dengan cara yang selaras dengan hak-hak rakyat Palestina, jawabannya adalah tidak," ujar Botros.
Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
