Tokyo (ANTARA) - Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi, yang baru-baru ini dilantik, dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berpartisipasi dalam serangkaian pembicaraan pada Selasa (28/10) pada pertemuan pertama mereka di Tokyo. Sementara itu, masyarakat Jepang turun ke jalan, menyuarakan ketidakpuasan besar terhadap kunjungan Trump serta memprotes ekspansi persenjataan dan penggunaan tarif sebagai senjata.
Para demonstran dari seluruh Jepang pada Selasa berkumpul di depan Kantor PM Jepang, membawa spanduk dan poster bertuliskan "Tolak perjanjian keamanan Jepang-AS", "Tolak pertemuan puncak Jepang-AS" dan "Trump tidak diterima".
Mereka meneriakkan slogan seperti "Tolak pembicaraan perang" dan "Tolak kunjungan Trump ke Jepang", mengkritik penguatan aliansi militer Jepang-AS yang dinilai melemahkan stabilitas regional. Polisi kemudian membubarkan massa secara paksa, yang menyebabkan insiden saling dorong antara kedua kubu.
Tadashi Fushimi, anggota "Komite Menentang Kunjungan Trump ke Jepang", mengatakan bahwa perang dagang AS dan penggunaan tarif sebagai senjata merupakan tindakan kekerasan terang-terangan yang bertentangan dengan globalisasi ekonomi dan pada dasarnya bertujuan untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri. Apa yang disebut sebagai visi untuk "Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka" pada kenyataannya adalah sarana bagi Jepang dan AS untuk mengejar hegemoni.
Jepang harus berpegang teguh pada diplomasi yang independen dan otonom, alih-alih terlibat dalam strategi militer AS. Organisasi tersebut juga menggelar aksi protes terhadap kunjungan Trump ke Jepang di Ginza, Tokyo bagian tengah, pada Minggu (26/10) malam.
Untuk waktu yang lama, prefektur paling selatan Jepang, Okinawa, merasakan penderitaan mendalam akibat kehadiran militer AS, dengan insiden keselamatan yang sering terjadi, kebisingan pesawat, dan aktivitas kriminal yang berdampak serius terhadap kehidupan sehari-hari warga setempat.
Naito, mantan penduduk Okinawa, mengangkat spanduk bertuliskan "Tolak penciptaan perang" dalam aksi tersebut, mengecam penguatan aliansi militer Jepang-AS.
Seorang demonstran dari Tokyo, Iwagami, mengatakan bahwa rencana untuk merevisi tiga dokumen keamanan nasional utama benar-benar menyimpang dari konstitusi pasifis Jepang.
"Dengan harga-harga yang melonjak di Jepang, pemerintah masih ingin menggunakan uang pajak rakyat untuk membeli senjata. Ini memaksa rakyat untuk menanggung biaya industri militer dan merupakan upaya ekspansi militer, yang akan memperburuk ketegangan regional dan tidak mendukung perdamaian," tuturnya.
Dalam pertemuan pertama antara Takaichi dan Trump, kedua pihak menegaskan kembali komitmen mereka untuk memperkuat aliansi dan bersama-sama mempromosikan visi "Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka".
Trump secara eksplisit menyambut baik peningkatan pembelian peralatan pertahanan AS oleh Jepang. Sebelumnya, Takaichi berjanji akan menaikkan anggaran pertahanan Jepang hingga 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada Maret tahun depan, dua tahun lebih cepat dari rencana semula, serta merevisi Strategi Keamanan Nasional dan dua dokumen pertahanan utama lainnya per akhir 2026.
Pewarta: Xinhua
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
