Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong adanya integrasi data dan tata kelola pengetahuan yang adil dan adaptif, agar kebijakan pemulihan tidak menimbulkan eksklusivitas baru bagi masyarakat terdampak, untuk mempercepat pemulihan pascabencana di tanah air.
Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN Handoyo melalui keterangan di Jakarta, Senin menyampaikan bahwa tantangan utama pemulihan pascabencana terletak pada lemahnya keadilan prosedural dalam pendataan dan verifikasi warga terdampak.
Ia menilai proses pendataan yang dilakukan secara cepat sering menghasilkan kategori administratif yang kaku dan sulit menyesuaikan dengan dinamika sosial di lapangan.
"Ketika data sudah dikunci untuk kepentingan perencanaan dan penganggaran, ruang koreksi menjadi sangat sempit. Padahal kondisi warga pascabencana sangat dinamis," katanya.
Handoyo menggarisbawahi kondisi tersebut berisiko mengecualikan warga yang terdampak, namun tidak sesuai dengan kategori administratif yang ditetapkan.
Baca juga: Peneliti: Skema padat karya tepat pulihkan sawah terdampak bencana
Untuk itu, ia merekomendasikan pendekatan pendataan jemput bola, penyediaan mekanisme verifikasi alternatif bagi warga yang kehilangan dokumen, serta kanal banding yang jelas dan mudah diakses.
Selain itu, Handoyo juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas data pascabencana yang disusun secara terpilah agar kebijakan pemulihan lebih responsif terhadap keragaman kondisi penduduk.
Lebih lanjut, Zainal Fatoni, yang juga peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN menekankan pentingnya integrasi pengetahuan lintas sektor dan berbasis wilayah.
Ia menilai kebijakan pemulihan yang hanya bertumpu pada data agregat berisiko mengaburkan perbedaan kebutuhan antarwilayah dan kelompok penduduk.
"Integrasi data kependudukan, kesehatan, sanitasi, disabilitas, dan kebencanaan penting untuk memetakan kerentanan secara komprehensif. Tanpa koordinasi lintas sektor, kebijakan pemulihan akan berjalan parsial dan sulit menjawab kompleksitas risiko pascabencana," ujarnya.
BRIN menegaskan bahwa pemulihan pascabencana harus dipahami sebagai proses kebijakan jangka menengah dan panjang. Penguatan tata kelola pengetahuan, keadilan prosedural dalam pendataan, serta integrasi lintas sektor menjadi fondasi utama untuk memastikan prinsip no one left behind bagi seluruh penduduk terdampak.
Baca juga: Peneliti BRIN dorong pendekatan people-centered dalam tangani bencana
Baca juga: Analisis BRIN: Sekitar 58.000 bangunan terdampak bencana Aceh Tamiang
Baca juga: Mendagri instruksikan progres pemulihan Aceh diupdate setiap hari
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
