BOPPJ: Presiden minta rencana induk perlindungan Pantura disusun

4 hours ago 2

Dengan seperti itu, kami tentunya bersama tim, timnya tidak hanya yang ada di BOPPJ, tapi kita bekerja sama dengan kementerian/lembaga yang terkait, termasuk bekerja sama dengan para rekan-rekan kita yang dari universitas..,

Jakarta (ANTARA) - Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto meminta rencana induk (master plan) perlindungan Pantai Utara atau Pantura Jawa untuk segera disusun.

"Bapak Presiden RI mengarahkan kepada kami, dan diteruskan dengan pengarahan-pengarahan berikutnya, di mana segerakan susun atau persiapkan rencana induk pembangunan atau perlindungan Pantura Jawa," ujar Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf di Jakarta, Senin.

Menurut Didit, pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak seperti kementerian/lembaga terkait, universitas dan para tenaga ahli terkait penyusunan rencana induk tersebut.

"Dengan seperti itu, kami tentunya bersama tim, timnya tidak hanya yang ada di BOPPJ, tapi kita bekerja sama dengan kementerian/lembaga yang terkait, termasuk bekerja sama dengan para rekan-rekan kita yang dari universitas, tenaga ahli-tenaga ahli mereka yang memang mengetahui tentang masalah lingkungan, masalah pertanahan, masalah kelautan, dan lain sebagainya, ekosistem tentang masalah kehidupan ini juga dilakukan kerja sama dengan mereka," katanya.

Sebagai informasi, Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) siap dibangun membentang di pantai utara Jawa (Pantura) untuk melindungi 50 juta penduduk dari tingginya permukaan air laut.

Prabowo menjelaskan, pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 535 kilometer di Pantura menjadi solusi pemerintah dalam menghadapi kenaikan air laut sekitar 5 centimeter per tahun akibat dampak perubahan iklim.

Prabowo menilai ancaman perubahan iklim sudah di depan mata. Selain itu, sebanyak 60 persen industri nasional berada di kawasan pantai utara Jawa.

Lahan sawah produktif yang menjadi lumbung pangan nasional juga dapat terancam jika tanggul laut tidak segera dibangun.

Prabowo menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat dan aset strategis bangsa.

Proyek tanggul laut raksasa menjadi salah satu program strategis nasional (PSN) pemerintahan Prabowo untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman rob dan dampak perubahan iklim.

Sejumlah fase pembangunan Giant Sea Wall akan ditawarkan untuk kerja sama pendanaan dengan negara mitra. Nantinya, pembiayaan proyek difokuskan pada skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Prabowo menjelaskan, pembangunan proyek tanggul laut yang telah masuk dalam perencanaan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) sejak 1995 itu membutuhkan biaya sedikitnya 80 miliar dolar AS atau setara Rp1.297 triliun.

Meski sudah masuk dalam perencanaan sejak 1995, Prabowo tidak merasa kecil hati karena mega proyek itu baru akan selesai hingga berganti kepemimpinan Presiden.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article