Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menyatakan bahwa BKN berkomitmen untuk mendukung penuh dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat melalui penyediaan guru dan tenaga pendidikan yang profesional serta berdedikasi.
Ia mengatakan bahwa BKN memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan guru dan tenaga pendidik yang profesional untuk Sekolah Rakyat, sesuai instruksi Presiden dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan.
"BKN bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) siap memberikan dukungan penuh demi percepatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga pendidik yang berkualitas untuk Sekolah Rakyat," kata Haryomo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Haryomo sebelumnya menyampaikan hal itu pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (15/5).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menyampaikan bahwa dalam persiapan teknisnya akan dipersiapkan pembangunan sebanyak 200 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Baca juga: Mensos ingatkan kepala daerah objektif seleksi siswa Sekolah Rakyat
Pembangunan Sekolah Rakyat ini meliputi sebanyak 100 sekolah dibangun melalui dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) oleh Kementerian PUPR, sementara untuk 100 sekolah lainnya merupakan hasil kolaborasi dengan pihak swasta.
Dalam mendukung program ini, dia juga menyampaikan akan disiapkan untuk pengadaan guru dan tenaga pendidik secara efisien, termasuk pemanfaatan ASN (PPPK) paruh waktu, redistribusi guru PNS, serta pengadaan formasi khusus bagi calon guru.
Dukungan lain juga datang dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani, yang menegaskan pentingnya tenaga pendidik berkompeten demi keberhasilan program.
Nunuk mengatakan bahwa pemerintah telah memetakan kebutuhan guru untuk 65 sekolah di 54 kabupaten/kota dan sedang memaksimalkan berbagai skema, termasuk redistribusi guru PNS dan rekrutmen melalui jalur khusus, seperti konversi PPG.
Baca juga: Pemerintah rumuskan skema guru untuk Sekolah Rakyat
Merespons hal tersebut, Menteri PANRB Rini Widyantini dalam forum rakor itu menekankan pentingnya menjaga kualitas seleksi guru dengan tetap mengedepankan prinsip meritokrasi.
Dalam forum tersebut, Haryomo mengajukan sejumlah solusi inovatif untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan guru, seperti penugasan ASN lintas daerah, optimalisasi PPPK penuh waktu, serta penempatan lulusan PPG yang siap bertugas di seluruh wilayah Indonesia.
"Kami yakin dengan langkah-langkah strategis ini, program Sekolah Rakyat akan berjalan lancar dengan dukungan tenaga pendidik terbaik," ujar Haryomo.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Program ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi terciptanya generasi penerus bangsa yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing global.
Baca juga: Menteri PU dukung pembangunan infrastruktur program Sekolah Rakyat
Baca juga: Mensos sampaikan 153 calon Kepala Sekolah Rakyat lolos seleksi awal
Baca juga: Mensos: Sekolah Rakyat tak berlakukan seleksi masuk calon murid
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
