Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mencari mekanisme kompensasi keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami sedang mencari mekanisme bagaimana kompensasi untuk hal-hal yang seperti ini,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5).
Dadan menjelaskan bahwa mekanisme tersebut baru dikaji karena pemerintah ingin nol kejadian selama program MBG berjalan, atau tidak pernah menginginkan terjadinya kejadian keracunan makanan.
“Tidak pernah terpikirkan karena kami kan tidak menginginkan hal ini terjadi. Kami inginkan nol kejadian,” katanya.
Baca juga: BGN bakal selektif pilih bahan baku MBG usai KLB terjadi di Bogor
Sementara itu, dia mengatakan bahwa untuk kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah, yakni Kota Bogor ataupun Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pemerintah telah turun tangan terkait biaya pengobatan korban.
Selain itu, Dadan mengatakan bahwa dirinya turut membantu pengobatan korban keracunan MBG.
“Secara personal sudah dilakukan, cuma saya tidak enak lah mengungkapkannya. Jadi, ada beberapa pasien yang kami datangi, kemudian ya bukan dari BGN lah, sementara ini dari personal ya,” ujarnya.
Baca juga: BGN: Program MBG berpeluang buka 90 ribu lapangan kerja
Baca juga: Ombudsman RI sarankan BGN tambah personel verifikasi mitra SPPG
Baca juga: BGN bakal dirikan SPPG untuk wilayah 3T di Aceh
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
