Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong pemerintah mereformasi pengelolaan kredit usaha rakyat (KUR) agar keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya penyaluran, tetapi juga dampaknya terhadap pertumbuhan usaha penerima pembiayaan.
"Jangan mengukur keberhasilan KUR dari meja bank. Ukur dari meja pelaku usaha," ujar Hendry dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Hendry dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (10/9), mengatakan perubahan paradigma diperlukan dari sekadar mengejar target penyaluran dan serapan anggaran menjadi penyaluran yang tepat sasaran, pemerataan akses, kualitas pembiayaan, serta pertumbuhan usaha penerima KUR.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII DPR melakukan pengawasan dengan membandingkan data perbankan dan pemerintah dengan pengalaman debitur serta temuan di lapangan.
Menurut Hendry, salah satu hambatan akses KUR yang masih perlu dibenahi adalah persoalan agunan, terutama bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki aset fisik.
Ia menegaskan penyaluran KUR di bawah Rp100 juta seharusnya tidak dibebani agunan fisik.
Oleh karena itu, implementasi kebijakan tersebut perlu diawasi agar persyaratan di lapangan tidak menghambat pelaku UMKM memperoleh pembiayaan.
"UMKM menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional dan berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB Indonesia. Karena itu, memastikan akses pembiayaan bagi UMKM bukan sekadar urusan perbankan, tetapi bagian dari strategi ekonomi nasional," ujar Hendry.
Hendry juga mendorong pengembangan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual atau IP-based financing sebagai alternatif bagi pelaku ekonomi kreatif.
Menurut ia, pelaku ekonomi kreatif dapat memiliki aset bernilai melalui hak cipta, merek, desain, perangkat lunak, dan kekayaan intelektual lainnya, tetapi tidak memiliki tanah atau bangunan yang dapat dijadikan agunan.
Selain memperluas skema pembiayaan, ia mengatakan reformasi KUR perlu didukung integrasi data pemerintah dan perbankan serta pendampingan yang lebih kuat. Integrasi tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengidentifikasi kelompok usaha yang belum memperoleh pembiayaan dan menentukan intervensi secara lebih tepat.
Ia berharap pengawasan Komisi VII di Depok menghasilkan rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola KUR secara nasional.
"Ukuran keberhasilan KUR bukan hanya berapa besar yang disalurkan, tetapi berapa banyak usaha rakyat yang tumbuh setelah mendapatkan pembiayaan," ujar Hendry.
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
