Jakarta (ANTARA) - Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo mendorong pemerintah memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), setelah terjadi kasus gangguan kesehatan yang dialami sejumlah anak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Menurut Wahyu, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola MBG yang di antaranya didasari oleh hasil penelusuran secara transparan mengenai penyebab kejadian di Karo itu, mulai dari pengadaan bahan pangan, penyimpanan, proses memasak, distribusi, hingga pengawasan higienitas dan keamanan pangan.
"Hasil penelusuran tersebut perlu menjadi dasar untuk memperbaiki standar operasional dan sistem pengawasan penyelenggaraan MBG sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi di daerah lain," kata dia, dikutip di Jakarta, Selasa.
Berikutnya, Wahyu menyoroti kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka secara langsung ke Karo untuk melihat langsung perkembangan kondisi kesehatan korban yang diduga mengalami keracunan MBG.
Dalam kunjungan tersebut, Wapres menjenguk korban, berdialog dengan keluarga, memastikan pelayanan medis dan obat-obatan, serta menawarkan rujukan ke Medan maupun Jakarta.
Salah satu korban kemudian diberangkatkan ke Jakarta untuk memperoleh pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut.
Menurut Wahyu, kunjungan Wapres Gibran itu merupakan langkah yang tepat karena kasus tersebut menyangkut keselamatan anak-anak sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
“Kunjungan Wakil Presiden Gibran langsung ke Karo sebagai langkah yang penting dan tepat, terutama karena kasus ini menyangkut keselamatan anak-anak dan kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis," kata dia.
Meskipun begitu, Wahyu menilai kehadiran Wapres tidak cukup hanya dengan menemui korban, tetapi juga perlu memastikan pelayanan kesehatan dan kepastian pembiayaan bagi korban hingga pemulihan selesai.
“Pemerintah perlu memastikan pemulihan tidak berhenti pada penanganan akut, tetapi mencakup pemeriksaan lanjutan, pemantauan kesehatan dan psikologis, serta kepastian pembiayaan sampai anak benar-benar pulih dan dapat kembali bersekolah secara normal,” ujar dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU itu.
Menurut Wahyu, kepastian pembiayaan menjadi bagian penting dalam penanganan korban karena pemerintah tidak hanya perlu memastikan layanan medis tersedia, tetapi juga menjamin kebutuhan korban hingga pemulihan tuntas.
Baca juga: Menkes kumpulkan tim ahli di RSCM untuk rawat terduga korban MBG
Baca juga: Literasi gizi di balik sepiring MBG
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Rini Utami
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
