Jakarta (ANTARA) - Dua ribu tahun lalu, di Romawi kuno, warga berkumpul di Forum bukan untuk mencoblos, melainkan untuk mendengar keputusan.
Demokrasi kala itu tidak dipahami sebagai pesta suara, melainkan sebagai tata kelola. Roma menyebut dirinya res publica, urusan bersama, asal muasal bentuk negara republik, tetapi "bersama" tidak selalu berarti semua orang memegang kemudi sekaligus.
Dari sana lahir Comitia Centuriata, sebuah majelis perwakilan yang memilih pejabat tinggi. Sistem itu tidak sohor, dan sudah pasti elitis. Namun, ia bekerja, setidaknya untuk menjaga stabilitas republik itu pada masanya.
Dari Romawi kuno, kita melompat ke Indonesia hari ini, yang telah dua dekade menjalani pilkada langsung. Pertanyaannya sederhana, tapi mendasar: apakah cara kita memilih kepala daerah hari ini masih efektif untuk tujuan demokrasi itu sendiri?
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, Pilkada Serentak 2024 melibatkan 545 daerah, terdiri atas 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Artinya, sebanyak itu pula kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dalam satu momentum nasional. Di sisi pemilih, KPU mencatat Daftar Pemilih Tetap (DPT) nasional mencapai sekitar 211,8 juta orang hasil sinkronisasi data kependudukan dan pemilu terkini.
Angka-angka ini menunjukkan satu hal: pilkada langsung di Indonesia bukan sekadar proses politik, melainkan "operasi raksasa". Ia menuntut logistik besar, sumber daya manusia masif, dan anggaran yang tidak kecil. Berbagai laporan Kantor Berita ANTARA, misalnya menyebutkan bahwa biaya resmi penyelenggaraan pilkada serentak mencapai puluhan triliun rupiah, belum termasuk biaya politik yang dikeluarkan kandidat.
Di titik ini, muncul pertanyaan yang mungkin tak mau kita sampaikan dengan suara keras: apakah demokrasi harus selalu mahal agar sah?
Pilkada langsung sering dipuji sebagai puncak kedaulatan rakyat. Rakyat datang ke TPS, mencoblos, lalu pulang dengan keyakinan telah menentukan masa depan daerahnya. Namun, pengalaman dua dekade terakhir menunjukkan sisi lain yang tak kalah nyata: politik uang yang sistemik, politik identitas yang tajam, dan kepemimpinan daerah yang sering terjebak pada logika popularitas jangka pendek.
Baca juga: MUI: Itjima ulama usulkan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
