Tanjungpinang (ANTARA) - Pemkot Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyampaikan perkembangan program Sekolah Rakyat di daerah itu sudah berjalan dengan baik meski ada sejumlah kendala yang dihadapi.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Tanjungpinang Elfiani Sandri mengatakan Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada September 2025 dengan kuota awal 100 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA.
"Sekolah Rakyat Kota Tanjungpinang berjalan baik, termasuk sarana dan prasarana sudah disediakan Kementerian PUPR dengan gedung sementara yang direnovasi berlokasi di eks Gedung SMPN 15 di Jalan Borobudur," kata Sandri usai menghadiri kegiatan koordinasi penyelenggaraan program Sekolah Rakyat bersama Kemenko Pemberdayaan Masyarakat di Kampus UMRAH, Dompak, Tanjungpinang, Jumat.
Ia menjelaskan saat ini Sekolah Rakyat Tanjungpinang memiliki sedikit kendala terkait jumlah siswa yang berkurang dari awalnya 100 orang kini tersisa 65 siswa saja.
Penyebabnya bervariasi, ada yang tidak betah di sekolah asrama lalu tidak mau melanjutkan pendidikan, hingga kendala orang tua dan anak yang tidak bersedia tinggal terpisah.
Baca juga: Mensos: Lulusan Sekolah Rakyat berpeluang masuk ke Universitas Tianjin
Kendala lainnya, kata dia, belum tersedianya laptop dan seragam yang hingga kini belum diterima oleh siswa.
Menurut dia hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk terus memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat agar anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin bisa melanjutkan pendidikan dengan layak.
"Kita berharap tenaga guru yang kurang, laptop dan seragam anak-anak yang belum terealisasi dapat segera diberikan agar siswa lebih semangat untuk sekolah," ucap Sandri.
Sementara Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa, Desa Tertinggal, dan Desa Tertentu Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Haris mengatakan tujuan kegiatan koordinasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kepri ini untuk memastikan bahwa program prioritas Presiden Prabowo dapat berjalan dengan baik.
Program prioritas itu di antaranya makan bergizi gratis (MBG), rumah subsidi, pemeriksaan kesehatan gratis, Koperasi Desa Merah Putih, termasuk Sekolah Rakyat.
"Silakan untuk pemerintah daerah sampaikan jika terjadi kendala di lapangan. Kami memiliki peran dan tanggung jawab untuk memastikan program Sekolah Rakyat ini berjalan dengan lancar, baik terkait lahan, bangunan gedung, sarana dan prasarana, serta tenaga pendidik," ucap Haris.
Baca juga: Pemerintah anggarkan Rp216 miliar bangun Sekolah Rakyat di Bengkulu
Baca juga: Kemensos ungkap kendala percepat bangun Sekolah Rakyat di Papua Barat
Pewarta: Ogen
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
