Solok (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat mencatat total kerugian akibat bencana hidrometeorologi yang menimpa sejumlah wilayah di daerah tersebut pada beberapa waktu lalu mencapai lebih kurang Rp1,9 triliun.
"Total kerugian yang dialami Kabupaten Solok tercatat sekitar Rp1,9 triliun. Namun alhamdulillah, meskipun kerusakan dan kerugian cukup besar, tidak terdapat korban jiwa atau yang meninggal dunia di Kabupaten Solok,” ujar Bupati Solok Jon Firman Pandu di Solok, Sabtu.
Dia juga menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Solok berdampak luas, khususnya di wilayah bagian barat sepanjang bukit barisan.
Ia juga memaparkan dampak bencana hidrometeorologi tersebut telah menimpa 12 dari 14 kecamatan di Kabupaten Solok. "Sebanyak 12 kecamatan ikut terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu yang lalu," ujar dia.
Selain itu, bencana yang terjadi menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai sektor, diantaranya perumahan, infrastruktur, sosial, serta perekonomian masyarakat.
Lebih lanjut, Bupati Solok meminta dukungan dari BNPB, serta Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait pemenuhan kebutuhan recovery pascabencana melalui Dokumen R3P Kabupaten Solok yang telah disusun sebagai acuan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Baca juga: BPBD Agam: Kerugian bencana hidrometeorologi capai Rp6,5 triliun
Ia juga bersyukur karena pemerintah Kabupaten Solok sebelumnya berpartisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (rakor) Sinergitas Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumatera Barat tahun 2025 yang dilaksanakan pada Kamis, (8/1) di Auditorium gubernuran Sumatera Barat.
Pemkab Solok juga telah melaksanakan penandatanganan Dokumen R3P Kabupaten Solok dan menyerahkan langsung kepada Sekretaris Utama BNPB RI sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Solok dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
Bupati Solok berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dapat semakin diperkuat, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, khususnya di Kabupaten Solok, dapat berjalan optimal demi pemulihan kehidupan masyarakat ke depan.
Di samping itu, Sekda Kabupaten Solok Medison mengatakan dokumen tersebut telah selesai disusun dalam jangka waktu sekitar satu setengah bulan dan telah diserahkan ke BNPB.
Dokumen R3P mencakup lima bidang atau sektor utama yang menjadi fokus pemulihan pascabencana. Lima bidang tersebut, yakni sektor perumahan, infrastruktur publik, sektor ekonomi, sosial, dan lintas sektor.
Baca juga: Komisi VIII DPR yakin kerugian bencana banjir Sumatera di atas Rp200 T
Ia berharap setelah diserahkannya dokumen R3P tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi secara sinergis, terarah, dan terukur setelah terjadinya bencana.
"Kita berharap setelah diserahkan dokumen R3P ini dapat membantu memulihkan kondisi pascabencana. Rehap rekon ini dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN," ujar dia.
Lebih lanjut ia menyebutkan total anggaran kerugian akibat bencana di Kabupaten Solok mencapai Rp1,9 triliun. Ia berharap anggaran tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah pusat dalam satu atau dua tahun ke depan. Sehingga masyarakat bisa pulih dan beraktivitas kembali serta infrastruktur yang rusak bisa difungsikan kembali.
Baca juga: Prabowo rencana bentuk satgas rehabilitasi untuk bencana di Sumatera
Baca juga: KKP hitung kerugian tambak garam di Aceh yang terdampak banjir
Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
