Purbalingga (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran sekitar Rp7,8 miliar melalui APBD 2026 untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di 184 desa yang tersebar di 18 kecamatan.
Dalam Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 di Pendopo Dipokusumo, Purbalingga, Kamis, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk bantuan khusus desa, pengamanan, sosialisasi di tingkat kecamatan, serta operasional perangkat daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkades.
“Untuk mendukung pelaksanaan pilkades, Pemkab Purbalingga mengalokasikan anggaran sekitar Rp7,8 miliar melalui APBD 2026,” katanya menegaskan.
Baca juga: Pendaftaran Pilkades di 154 desa Kabupaten Bekasi dibuka
Ia mengatakan Pilkades Serentak dijadwalkan berlangsung pada 10 Desember 2026 untuk mengisi jabatan kepala desa yang masa jabatannya berakhir secara serentak pada 13 Maret 2027.
Menurut dia, pelaksanaan pilkades terbagi dalam empat tahapan, yakni persiapan pada 14 September-13 November 2026, pencalonan pada 30 September-10 Desember 2026, pemungutan suara pada 10 Desember 2026, serta penetapan pada 10 Desember 2026 hingga 17 Maret 2027.
Pada tahap persiapan dilakukan pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada kepala desa mengenai berakhirnya masa jabatan, pembentukan panitia pilkades tingkat kabupaten dan desa, serta penyusunan rencana anggaran.
Selanjutnya, tahap pencalonan meliputi pendaftaran bakal calon, penetapan calon, pengundian nomor urut, penetapan daftar pemilih, kampanye, hingga masa tenang.
Bupati menegaskan Pemkab Purbalingga bersikap netral dan tidak memihak calon kepala desa mana pun.
Ia meminta aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, perangkat desa, BPD, dan panitia pemilihan menjaga netralitas serta tidak melakukan intervensi terhadap pilihan masyarakat.
Baca juga: DPMD Kabupaten Serang siapkan uji coba "e-voting" untuk Pilkades 2027
“Saya sebagai Bupati Purbalingga dan mewakili Pemerintah Kabupaten Purbalingga menegaskan bahwa sikap kami terhadap Pilkades Serentak 2026 ini netral, tidak mendukung salah satu calon kepala desa,” katanya.
Selain itu, kata dia, Pemkab Purbalingga bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat telah bersepakat menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan masyarakat selama tahapan pilkades.
Ia meminta seluruh pihak mencegah politik uang dan politik identitas.
Bupati mengharapkan pilkades berlangsung aman dan damai serta menghasilkan kepala desa yang amanah, berintegritas, kreatif, dan mampu memajukan desanya.
Rakor tersebut diikuti sekitar 530 peserta, termasuk Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), serta kepala desa dan ketua BPD dari 184 desa penyelenggara pilkades.
Baca juga: DPMD Jabar sebut Kabupaten Bekasi mulai pilkades digital tahun ini
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
