Jakarta (ANTARA) - Dalam ekosistem pangan nasional, peran middleman selalu menjadi topik yang memicu perdebatan.
Middleman atau perantara sering dipandang sebagai mata rantai yang menghubungkan petani dan konsumen, namun di saat bersamaan dianggap sebagai salah satu penyebab struktur harga yang tidak efisien.
Mereka hadir sebagai pedagang pengumpul, pedagang grosir, hingga pedagang ritel, masing-masing memainkan peran dalam menggerakkan arus barang dari sawah menuju pasar.
Dalam konteks ini, middleman bukan sekadar aktor ekonomi kecil, tetapi bagian dari struktur tata niaga yang selama puluhan tahun membentuk wajah perdagangan beras di Indonesia.
Namun, perdebatan tentang sejauh mana mereka menjadi solusi atau justru sumber masalah masih jauh dari selesai.
Di satu sisi, peran middleman membantu petani dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Mereka menghubungkan petani dengan konsumen, menyediakan akses distribusi, mengatur logistik, dan bahkan sering menjadi sumber informasi harga bagi petani.
Dalam banyak kasus, middleman adalah pihak pertama yang mengetahui preferensi pasar, perubahan permintaan, atau pergerakan harga, dan informasi itu dapat membantu petani mengambil keputusan produksi.
Selain itu, middleman menyediakan layanan instan yang tidak dimiliki banyak petani, di antaranya akses pembeli, kecepatan transaksi, dan kepastian penyerapan hasil panen.
Karena sebagian besar petani tidak memiliki modal, fasilitas penyimpanan, alat transportasi, atau jaringan pemasaran, kehadiran middleman menjadi solusi praktis yang tak bisa dihindari.
Meskipun demikian, sisi gelapnya pun tak dapat dinafikan. Middleman memiliki kekuatan menentukan harga beli dan harga jual, dan dalam situasi tertentu dapat menekan harga beli dari petani demi margin keuntungan.
Ketika struktur tata niaga panjang dan melibatkan banyak lapisan perantara, biaya distribusi bertambah dan harga beras di tingkat konsumen meningkat.
Ironisnya, dalam kondisi tertentu, petani tetap menjual dengan harga rendah, meskipun harga beras di pasar sedang tinggi.
Di sinilah akar persoalan utama tata niaga beras selama ini, yaitu kekuatan tawar petani lemah, struktur pasar oligopsoni di hulu, dan oligopoli di hilir. Middleman menjadi pengendali permainan harga, bukan sekadar penghubung rantai pasok.
Tidak efisien
Situasi inilah yang memicu pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa permainan middleman menjadi penyebab kenaikan harga beras, meskipun stok dalam negeri melimpah.
Dalam pengamatannya, harga di tingkat petani dan grosir turun, namun harga eceran justru naik. Artinya, ada distorsi dalam distribusi yang tidak semata-mata disebabkan oleh faktor produksi, tetapi dipicu oleh perilaku pasar yang tidak efisien.
Untuk itu, pemerintah memperkenalkan gagasan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai upaya memotong rantai pasok dan mengurangi ketergantungan terhadap middleman yang diduga memainkan harga.
Pertanyaannya, apakah middleman selalu menjadi antagonis? Kenyataannya tidak sesederhana itu. Middleman dapat bersahabat dengan petani bila hubungan bisnis dibangun dengan keadilan dan transparansi.
Mereka dapat membeli gabah dengan harga adil, memberikan akses pemasaran, menjadi sumber informasi pasar, dan bahkan membantu menyediakan bibit unggul atau akses pupuk bersubsidi.
Pada banyak kasus, middleman adalah pihak yang paling dekat dengan petani, datang langsung ke sawah, membantu menjualkan produk, dan memahami dinamika lokal yang tidak selalu terjangkau oleh institusi formal.
Kemitraan middleman dan petani bisa menjadi sinergi positif bila berbasis kepercayaan dan kepentingan yang seimbang.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
