Denpasar (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat meminta pemerintah daerah di Bali mengedukasi swakelola sampah atau vendor terkait pengangkutan sampah.
“Misalnya swakelola, ada vendor, saya rasa dibina deh, mereka sudah berpuluh-puluh tahun mungkin di situ, tapi selama ini karena tidak ada pembinaan, ya mungkin dia malas-malasan,” kata Jumhur di Denpasar, Selasa.
Menteri LH menyampaikan ini merespons diskusi pengelolaan sampah bersama pelaku hotel, restoran, dan kafe (horeka) di Bali, dimana salah satu kendala adalah memilih swakelola yang bisa menangani sampah sesuai aturan.
Baca juga: Denpasar optimalkan swakelola sampah di desa
Alih-alih mengganggu usaha swakelola sampah dan membuat aturan baru, Menteri Jumhur lebih mendorong pemberian edukasi kepada swasta agar mereka ikut dalam menghentikan praktik kumpul-angkut-buang sampah.
Sebab, jika horeka fokus pada memilih swakelola yang baik tanpa memberi kesempatan mereka memahami regulasi yang benar, mereka yang tersingkirkan akan terganggu sumber penghasilannya.
“Sekarang dibina bisa kok, jadi tidak usah ada aturan baru, itu mungkin ada berapa ribu orang yang terlibat dalam urusan vendor itu, jadi setiap transisi dalam kaitan ekonomi hijau tidak boleh ada yang tergusur, itu prinsipnya,” ujar Jumhur.
Sebagai contoh, saat ini Pemkot Denpasar memiliki 200 truk pengangkut sampah dan swakelola memiliki 700 armada.
200 armada truk ini, menurutnya, perlu ditata, sehingga tidak membuat sampah tercecer atau mengeluarkan bau di jalan, selanjutnya para swakelola dipastikan akan mengikuti contoh baik itu.
Selain pemerintah daerah bisa memberikan edukasi, Menteri LH meyakini Bali sebagai daerah pariwisata juga dengan anggarannya mampu menangani persoalan seperti truk sampah tadi.
Baca juga: Pemerhati katakan masyarakat harus mulai swakelola sampah
Baca juga: Pemkot Bekasi libatkan diri dalam swakelola sampah DKI
Pemerintah pusat juga akan membantu Bali lewat fasilitasi hasil pengolahan sampah ke pembeli, sehingga skema penanganan sampah, terutama dari sumber horeka dapat dijalankan dengan baik.
Para swakelola sampah akan membantu pemerintah daerah menghentikan kegiatan open dumping di TPA, kemudian hasil pengolahan sampah, baik dari TPS3R maupun TPST dapat tersalurkan ke pembeli.
“Urusan sampah di Bali sudah pada jalan yang tepat dan kita mengaktivasi semua yang kita punya, kita akan selesai dalam waktu segera, saya rasa sih tidak sampai 2028,” tutur Menteri LH.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
