Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membuka peluang investasi pembangunan bendungan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership (PPP) kepada Pemerintah Arab Saudi.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat infrastruktur sumber daya air sekaligus meningkatkan ketahanan pangan nasional.
“(Saat kunjungan beberapa waktu lalu) di Arab Saudi, kami menawarkan beberapa bendungan memang, seperti Palopo, yang lainnya lupa saya, ada beberapa bendunganlah (yang ditawarkan),” ujar di Jakarta, Jumat.
Ia menilai bendungan menjadi infrastruktur yang potensial untuk dikerjasamakan secara komersial dengan pihak swasta karena memiliki nilai tambah, salah satunya debit air yang mengalir dari bendungan dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Ia mengatakan listrik yang dihasilkan dapat dijual ke PT PLN (Persero) yang kemudian akan disalurkan oleh BUMN tersebut secara komersial, sehingga pihak swasta yang terlibat sebagai investor pembangunan bendungan tersebut juga bisa mendapatkan nilai tambah ekonomi dari skema tersebut.
Kementerian Pekerjaan Umum pun akan menindaklanjuti minat para investor tersebut melalui dialog dengan Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia.
“(Sejauh ini) belum ada respons secara (konkret), tapi kalau respons di sana (saat Kementerian PU berkunjung ke Arab Saudi) sih positif. Tapi kan, diskusi lebih lanjut akan kami teruskan dengan Dubes (Duta Besar) Arab Saudi yang ada di sini (Jakarta),” kata Dody.
Tidak hanya dengan skema KPBU, ia juga menyoroti pentingnya meningkatkan nilai tambah infrastruktur publik melalui penguatan jaringan irigasi guna memaksimalkan fungsi bendungan yang telah dibangun.
Dalam satu dekade terakhir, ia menuturkan bahwa pemerintah telah menyelesaikan 53 bendungan, namun belum seluruhnya terhubung dengan jaringan irigasi yang memadai. Tercatat sekitar 46 bendungan dapat digunakan untuk irigasi, tapi salurannya belum dibangun.
“Itu yang kami fokuskan dulu, supaya program yang paling utama dari Pak Presiden (Prabowo Subianto) terkait dengan swasembada pangan itu bisa terlaksana dan terbantu,” ucap Dody Hanggodo.
Upaya Kementerian Pekerjaan Umum tersebut sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan, yang menekankan sinergi lintas kementerian dalam menjamin pasokan air bagi sektor pertanian nasional.
Baca juga: Menteri PU tingkatkan kompetensi tenaga konstruksi di Indonesia Timur
Baca juga: Menteri ATR dan Kemen PU sepakat harmonisasi aturan sempadan sungai
Baca juga: Menteri PU: TPS3R masih diperlukan untuk atasi masalah persampahan
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
