Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata memanggil pengelola Geopark Kaldera Toba untuk memberikan penjelasan soal peringatan kartu kuning yang diberikan oleh UNESCO dalam rapat UNESCO Global Geopark di Maroko pada 4-5 September 2023 lalu.
“Gubernur Sumatera Utara sudah memberi atensi yang tinggi untuk mengembalikan posisi Geopark Kaldera Toba kembali ke green card," kata GM Badan Pengelola Kaldera Toba UNESCO Global Dr. Azizul Kholis dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Dalam audiensi yang digelar di Jakarta hari ini, Azizul menyatakan pihaknya butuh waktu dua bulan untuk berbenah, dengan asesmen baru yang disampaikan pihak UNESCO yang akan dilakukan pada 15 Juli 2025 mendatang.
Baca juga: Anggota DPR ingatkan pemerintah status Geopark Toba terancam dicabut
Meski demikian, pihak pengelola Geopark Kaldera Toba optimistis bahwa ini akan terselesaikan dengan kolaborasi semua pihak mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah.
Menanggapi hal itu, Deputi Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar Hariyanto memastikan Kementerian Pariwisata telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa rekomendasi UNESCO dapat segera dipenuhi.
Beberapa rekomendasi utama dari UNESCO untuk perbaikan agar bisa kembali ke kartu hijau adalah mencakup beberapa hal.
Perbaikan mencakup warisan geologi dan interpretasinya yang diversifikasi cerita geologi dan memperluas survei, warisan alam, budaya, dan buatan terkait identifikasi dan inventarisasi lebih lanjut, visibilitas dan kemitraan soal peningkatan panel interpretasi dan visibilitas geopark serta jejaring dan pelatihan untuk meningkatkan kerja sama dengan geopark Indonesia lainnya.
Baca juga: Pemprov Sumut serahkan dokumen revalidasi Toba Caldera kepada KNIU
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata akan terus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Kaldera Toba UNESCO Global Geopark, pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memfasilitasi penyusunan siteplan pada Geosite yang akan dilakukan pada 2026.
"Penyusunan siteplan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat struktur dan manajemen Geopark Kaldera Toba sesuai dengan pedoman UNESCO," ujarnya.
Hal berikutnya yang dilakukan yakni Kementerian Pariwisata telah menyusun beberapa langkah konkret antara lain pembuatan panel penjelasan atau interpretasi di Geosite dan menyelenggarakan event-event MICE, yang mendukung forum dan kegiatan terkait destinasi wisata Geopark Kaldera Toba.
"Kemenpar akan membuat panel interpretasi di berbagai geosite dalam Geopark Kaldera Toba untuk meningkatkan pemahaman pengunjung mengenai nilai geologi dan warisan alam yang ada di kawasan ini," ucap Hariyanto.
Baca juga: Pemprov berjuang keras cabut status kartu kuning Geopark Kaldera Toba
Kementerian Pariwisata turut memberikan dukungan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 sebesar Rp56,6 Miliar serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi teknis, dan revitalisasi geosite seperti Monkey Forest Sibaganding dan Geosite Pulau Sibandang.
Alokasi dana tersebut terdistribusi ke-8 Kabupaten yang berlokasi di kawasan Danau Toba, peruntukannya sebagai dukungan pembangunan infrastruktur fisik maupun kegiatan nonfisik untuk menunjang pengembangan Danau Toba sebagai destinasi wisata.
Ke delapan Kabupaten di kawasan Danau Toba yang menerima DAK yakni Dairi, Karo, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan dan Samosir.
Dalam rapat UNESCO Global Geopark di Maroko pada 4-5 September 2023, kawasan Geopark Kaldera Toba mendapat kartu kuning dari UNESCO. Geopark lain yang juga mendapat kartu serupa yakni Gua Zhijindong di Tiongkok, Taman Nasional Regional Luberon di Prancis, Madonie di Italia, dan Colca y Volcanes de Andagua di Peru.
Kartu kuning merupakan peringatan dari UNESCO, yang berarti badan pengelola wilayah tersebut tidak memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan.
Baca juga: Geopark Kaldera Toba siap jalankan enam rekomendasi UNESCO
