Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan penguatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi ekonomi daerah untuk mencapai kemandirian fiskal daerah.
"Sekitar 33 persen dari total 6,7 juta aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan di bawah diploma. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam membangun pelayanan publik yang adaptif dan mampu merespons perubahan ekonomi serta perkembangan teknologi. ," kata Zudan berdasarkan keterangan resmi diterima di Jakarta, Minggu.
Pernyataan Kepala BKN itu dikemukakan dalam Dialog Otonomi Daerah yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Kamis (2/7).
Forum Apkasi bertajuk "Mendorong Kemandirian Fiskal Melalui Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah" itu mempertemukan kepala daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas strategi menjaga pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal.
Baca juga: Apkasi siapkan generasi muda jadi duta promosi investasi daerah
Menurut dia, BKN terus memperkuat kualitas aparatur melalui percepatan layanan mutasi ASN serta penyediaan layanan profiling kompetensi secara gratis.
"BKN telah memangkas proses mutasi ASN menjadi lima hari kerja dan menyediakan layanan profiling kompetensi secara gratis bagi sekitar 650 ribu calon pejabat sepanjang 2026," ujarnya.
Penguatan kapasitas aparatur dinilai penting karena pemerintah daerah membutuhkan birokrasi yang mampu membaca potensi ekonomi wilayah, membangun kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang efisien.
Dalam forum yang sama, ekonom senior sekaligus pendiri CORE Indonesia Hendri Saparini menilai pemerintah daerah perlu menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
