Kendari (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) meminta seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Tenggara agar memperbaiki dan meningkatkan kualitas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Dadang Hendrayudha di Kendari, Kamis, menyampaikan bahwa perbaikan kualitas dapur sangat krusial agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini berjalan efektif tanpa menimbulkan polemik.
"Banyak pihak yang ingin menjadi mitra dapur MBG tetapi tidak bisa. Bapak dan ibu telah diberikan kesempatan oleh negara untuk mengabdi, maka laksanakan dengan sungguh-sungguh," katanya.
Ia menekankan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk program ini. Namun, hal itu akan sia-sia jika mitra SPPG tidak bertanggung jawab dalam memperbaiki kualitas sarana, baik pada aspek kesalahan kecil (minor) maupun besar (mayor).
Baca juga: Penajam larang SPPG libatkan pihak ketiga antisipasi keracunan MBG
Dadang menyayangkan adanya mitra yang lebih memprioritaskan keuntungan pribadi dibandingkan kualitas pelayanan.
"Jangan menjadi mitra tetapi membangun dapur asal-asalan tanpa rasa tanggung jawab sama sekali," ujarnya.
Dia mengungkapkan bahwa pihaknya mewajibkan seluruh kepala dapur MBG di Sultra untuk menandatangani berita acara komitmen perbaikan SPPG. Langkah ini diambil guna memastikan penyaluran makanan bagi pelajar atau penerima manfaat jauh dari kejadian luar biasa (KLB) maupun insiden kesehatan lainnya.
Bagi mitra yang tidak memenuhi komitmen tersebut, BGN tidak segan untuk memberikan sanksi tegas hingga penutupan unit layanan.
"Jika dalam satu minggu tidak ada perbaikan, kami keluarkan SP 1. Dua minggu berikutnya SP 2, dan jika berlanjut ke SP 3, maka kami rekomendasikan untuk ditutup," jelas Dadang.
Baca juga: BGN hentikan sementara 717 SPPG di Indonesia Timur belum miliki SLHS
Dia juga menjabarkan beberapa aspek kualitas yang harus diperhatikan, mulai dari pemeriksaan kelayakan bahan baku seperti buah dan daging sebelum diolah, hingga pengelolaan limbah dapur agar tidak mengganggu masyarakat sekitar.
Selain aspek teknis dapur, Dadang juga menginstruksikan para kepala dapur MBG untuk memberdayakan masyarakat lokal sebagai pegawai dengan gaji Rp2,4 juta per bulan, alih-alih hanya mempekerjakan anggota keluarga sendiri.
Menurut dia, keterlibatan masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di wilayah tersebut.
"Jika masyarakat sekitar direkrut dengan gaji tersebut, mereka bisa memenuhi kebutuhan sekolah anak atau kebutuhan pokok lainnya. Itulah sasaran utama dari program ini," tegas Dadang.
Baca juga: BGN hentikan sementara SPPG Pamekasan Pademawu usai temuan lele mentah
Baca juga: BGN hentikan sementara operasional 1.512 SPPG di Pulau Jawa
Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/La Ode Ari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
